.webp)
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan dibahas bersama pemerintah. Dia mengatakan hal itu keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Sesuai dengan Keputusan Bamus DPR, Komisi IX sudah mendapatkan penugasan untuk bersama-sama dengan pemerintah membahas draf RUU Kesehatan," kata Charles kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).
Dia mengatakan Komisi IX akan memperhatikan seluruh aspirasi dari masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami di Komisi IX akan memperhatikan seluruh aspirasi dari masyarakat dan stakeholder lainnya," ucapnya.
Menurutnya, partisipasi aktif dari publik akan bisa membawa transformasi positif terhadap upaya membangun ekosistem sektor kesehatan yang baik di Indonesia.
Dia berharap RUU Kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (nakes).
"Termasuk bagaimana kita menciptakan tenaga kesehatan berkualitas dan memastikan jumlah dokter umum ataupun spesialis untuk bisa melayani Indonesia," katanya.
"DPR bersama pemerintah berkomitmen menyelesaikan RUU Kesehatan secepatnya," tambahnya.
Seperti diketahui, draf RUU Kesehatan telah diserahkan DPR ke pemerintah untuk dibahas bersama. Secara resmi, proses partisipasi publik dimulai untuk menghimpun masukan dan aspirasi masyarakat.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkes, Senin (13/3), Presiden Jokowi telah menunjuk Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR. Menteri lain yang ditunjuk antara lain Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Nantinya Budi Gunadi akan mengkoordinasi penyusunan Daftar Isian Masukan (DIM) RUU bersama menteri lain. Adapun lembaga yang dilibatkan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Masyarakat akan dilibatkan dalam proses partisipasi publik melalui berbagai kegiatan. Kegiatan partisipasi publik akan dilakukan dengan institusi pemerintah, lembaga, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, CSO, dan organisasi lainnya, baik secara luring maupun daring.
"Partisipasi publik yang luas sangat diperlukan mengingat RUU ini akan memicu reformasi di sektor kesehatan kita sehingga layanan kesehatan dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, murah dan akurat (#SehatLebihDekat, #SehatLebihTepat, #SehatLebihMurah). RUU ini diharapkan akan merubah kebijakan kesehatan kita untuk fokus mencegah masyarakat jatuh sakit daripada mengobati," tutur juru bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril.
