Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyoroti berlarutnya penanganan terhadap penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens, oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM). Syarief menyatakan perlu adanya tenggat waktu penyelesaian masalah tersebut.
Syarief mengulas setelah lebih dari satu bulan, peristiwa pembakaran dan penyanderaan tersebut berlangsung belum ada tanda-tanda akan selesai.
Di sisi lain, Syarief Hasan mengapresiasi sikap tegas panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang menolak bantuan asing menangani persoalan ini. Menurutnya panglima juga harus berani menetapkan tenggat waktu kapan penyanderaan terhadap Pilot Susi Air itu akan diselesaikan.
"Saya dengar Polri dan TNI kita sedang bekerja. Tetapi masyarakat juga perlu tahu, kapan hasilnya akan diketahui, karena informasi seperti ini juga perlu dikomunikasikan kepada masyarakat," kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Selasa (21/3/2023).
Syarief menekankan jika dibiarkan ulah KKB akan semakin meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah lebih tegas agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar.
"Polisi bersama TNI harus bekerja bersama, menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ulah terorisme di Papua ini semakin menjadi. Mereka sudah membuat rakyat tersakiti, keamanan terganggu bahkan keutuhan bangsa ikut terancam," ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyatakan pemerintah sudah cukup memberi kesempatan. Tetapi, bila kesempatan untuk menyerahkan sandera itu tak juga dituruti, pemerintah harus bersikap tegas, tak perlu memberi waktu terlalu lama.
"Kegiatan kelompok ini sudah sangat meresahkan. Mereka melakukan kekerasan terhadap aparat dan warga masyarakat. Mereka juga menembaki pesawat. Semua itu adalah tindakan yang tak bisa ditolerir lagi," ujar Syarief.
Sebagai informasi, Pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Kapten Philips Max Mehrtens menjadi korban penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Penyanderaan itu dilakukan setelah pesawat dibakar di Bandara Paro, Nduga, Papua 7 Februari 2023 silam.
(fhs/ega)