Berikut isi surat balasan dari Mensesneg yang diterima pihak pelapor:
Presiden menerima surat Saudara Nomor 1/KA/LEO/I/2023 tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya menyampaikan upaya administratif agar Presiden mengeluarkan persetujuan tertulis kepada Jaksa Agung (dengan mendasarkan pada Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020) atas dugaan adanya pemalsuan sehingga terdapat perubahan substansi pada Putusan Risalah Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022.
Sehubungan hal tersebut, disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena saat ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang melakukan pemeriksaan internal terhadap Hakim Konstitusi dan Panitera berkaitan dengan perkara dimaksud.
Target 20 Maret
Untuk diketahui, MKMK telah memanggil sejumlah pihak dalam pengusutan kasus dugaan 'sulap' putusan MK yang berkenaan dengan pencopotan hakim konstitusi Aswanto. Salah satu ahli yang dimintai keterangan ialah mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan.
Sebelumnya, MKMK telah memeriksa mantan hakim konstitusi Suhartoyo pada Senin (27/2) dan Ketua MK Anwar Usman serta mantan hakim MK Aswanto pada Selasa (28/2).
Pada Senin (13/3), MKMK juga telah memanggil sejumlah pihak. Di antaranya mantan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua Komisi Informasi Publik John Fresly Hutahaean, dan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.
MKMK menargetkan perkara 'sulap' putusan tersebut selesai sebelum 20 Maret. Diketahui pada 20 Maret merupakan pergantian Ketua MK.
Simak duduk perkara kasus dugaan pemalsuan putusan MK di halaman selanjutnya,
