Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menekankan soal larangan penjualan baju bekas impor. Pemerintah menilai keberadaan bisnis baju bekas impor dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
Larangan ini dikencangkan di tengah tren berburu pakaian bekas atau thrifting di kalangan anak muda. Larangan impor baju bekas pun menuai pro dan kontra.
detikcom merangkum sejumlah pandangan soal larangan baju bekas impor, Jumat (17/3/2023). Ada yang mendukung larangan ini, namun ada juga yang menilai larangan ini tak tepat.
"Saya dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang dibeli di Gedebage," kata Anggota DPR RI Adian Napitupulu dilansir Antara, hari ini. Adian mengomentari soal larangan baju bekas impor.
 Foto: Presiden Jokowi di acara P3DN (dok. YouTube Kementerian Perindustrian) |
Baca juga: "Thrifting" Merugikan UMKM? |
Pasar Gedebage dikenal sebagai sentra penjualan baju impor bekas di Kota Bandung. Sebagai pencinta baju thrifting, Adian mengaku bingung di mana letak salahnya dari bisnis tersebut.
"Kalau misalnya ada masalah pajak, ya, tagih pajak," ujar politikus PDIP tersebut.
Adian lantas meminta agar kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) serta Menteri Koperasi dan UMKM dievaluasi daripada melarang thrifting.
"Yang dibutuhkan memaksimalkan peran, misalnya memaksimalkan peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM. Peran mereka saja yang dievaluasi. Misalnya pakaian celana, bikin dong yang up to date. UMKM bina dong, didik dong segala macam. Sudah semaksimal apa sih mereka membina itu," kata Adian.
"Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas, misalnya makanan. Banyak sekali, toh tidak berkembang," sambung Adian.
Simak Video 'Kemenkop Minta E-Commerce Take Down Penjual Barang Bekas Impor':
Apa kata penggemar thrifting? Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
