.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima estafet keketuaan forum konsultatif lima parlemen negara, MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dari Turki. Ia memastikan keketuaan DPR RI pada forum itu siap menjembatani perbedaan tiap negara.
Adapun seremoni serah terima ini dilakukan usai acara 8th MIKTA Speakers' Consultation di Istanbul, Turki pada Kamis (9/3). Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop. Sebelumnya, di tingkat Pemerintah, Menlu Retno Marsudi telah menerima estafet keketuaan MIKTA dari Turki di New Delhi, India beberapa hari lalu.
Dengan serah terima tersebut, DPR RI akan menjadi Ketua forum parlemen MIKTA selama satu tahun ke depan. Ia pun mengapresiasi Turki yang dinilai telah sukses sebagai Ketua MIKTA tahun 2022, serta sukses menyelenggarakan MIKTA Speakers Consultation ke-8.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya telah melihat kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari Majelis Agung Nasional Turki meski baru dilanda bencana, untuk tetap mengadakan pertemuan MIKTA ini, guna memajukan kerja sama parlemen negara anggota MIKTA," ungkap Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3/2023).
Ia mengungkapkan keketuaan MIKTA yang diterima ini menjadi suatu kehormatan bagi DPR RI. Sama halnya dengan kesempatan menjadi tuan rumah MIKTA Speakers Consultation berikutnya.
"Saya berkomitmen untuk menggunakan kewenangan saya sebagai Ketua DPR RI untuk melanjutkan kesuksesan yang telah dicapai oleh Majelis Agung Nasional Turki pada pertemuan kali ini," tutur Puan.
Ia menjabarkan Indonesia telah menetapkan 3 prioritas sebagai Ketua MIKTA 2023. 3 prioritas itu meliputi isu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital. Ia berharap ketiga isu tersebut dapat menjadikan peran MIKTA sebagai middle power, agar semakin relevan di saat dunia menghadapi berbagai tantangan global.
"Karena permasalahan global ini tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan besar saja. Saya berharap bahwa keketuaan Indonesia dapat menunjukkan peran MIKTA dalam menjembatani perbedaan antara negara maju dan berkembang dan antara berbagai kekuatan utama dunia," paparnya.
Puan berharap parlemen MIKTA dapat mempengaruhi pemerintahnya masing-masing untuk terus memperkuat kerja sama internasional dan multilateralisme. Menurutnya harus ada upaya dalam mencari kesamaan pandangan, bukannya memperbesar perbedaan.
"Parlemen negara MIKTA perlu untuk duduk bersama di sela-sela pertemuan parlemen internasional untuk bertukar pikiran tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama," ujar Puan.
Ia menegaskan pihaknya berkomitmen memajukan kerja sama di antara negara anggota MIKTA. Oleh karenanya, Puan menantikan pertemuan forum konsultasi parlemen MIKTA ke-9 di Indonesia.
"Sekali lagi, saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan MIKTA Speakers' Consultation berikutnya di Indonesia," sebut cucu Bung Karno tersebut.
Lihat juga Video 'Puan Akan Gencar Safari Politik, Demokrat: Kami Apresiasi-Sambut Baik':
Puan mengungkapkan 8th MIKTA Speakers' Consultation menghasilkan deklarasi bersama untuk diadopsi oleh 5 anggotanya yang menyepakati beberapa poin. Deklarasi bersama ini berisi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi parlemen nasional di abad ke-21, serta upaya parlemen mempromosikan multilateralisme dan mengatasi saling ketergantungan global.
Dalam deklarasi itu, MIKT turut menyampaikan duka dari parlemen-parlemen anggota MIKTA atas bencana gempa bumi yang melanda Turki bulan Februari lalu. Parlemen MIKTA juga menggarisbawahi solidaritas kuat yang ditunjukkan oleh negara-negara MIKTA. Pasalnya, negara MIKTA segera mengerahkan tim SAR serta bantuan medis dan kemanusiaan pascabencana. Hal ini pun menjadi contoh kerja sama internasional yang disambut baik dalam menghadapi bencana.
Deklarasi bersama MIKTA di Istanbul juga menyoroti kerja sama di berbagai isu regional dan global, termasuk kerja sama dalam menghadapi tantangan stabilitas ekonomi dan keamanan internasional. Parlemen MIKTA pun menekankan pentingnya diplomasi parlemen untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Selain itu, poin deklarasi parlemen MIKTA mengajak pemerintah negara anggota MIKTA untuk berperan aktif dalam upaya reformasi sistem internasional. Parlemen MIKTA juga menyoroti soal perang di Ukraina dan program nuklir di Semenanjung Korea dengan mengajak dunia global mengedepankan perdamaian demi tatanan dunia yang lebih baik.
Ada pula komitmen terhadap multilateralisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pertukaran budaya. Komitmen ini merupakan dukungan atas Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh semua negara anggota pada tahun 2015.
Lebih lanjut, deklarasi bersama parlemen MIKTA mendorong kecerdasan buatan dan teknologi baru lainnya untuk dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan transparan. Tentunya dengan mempertimbangkan hukum, norma hak asasi manusia internasional, nilai etika, dan kepentingan publik.
Dalam kesempatan ini, parlemen MIKTA juga menekankan pentingnya menetapkan standar dan pedoman internasional untuk desain, pengembangan, dan penggunaan teknologi digital. Hal ini dilaksanakan sembari mengenali potensi peluang dan risiko yang terlibat.
Di sisi lain, parlemen MIKTA juga menilai perang, terorisme, bencana lingkungan, bencana alam, kemiskinan, dan hambatan akses pangan yang cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan faktor-faktor yang meningkatkan migrasi ireguler. Dalam mengatasi dampak migrasi ireguler mengenai negara asal, negara transit dan negara tujuan, parlemen MIKTA mendorong perlunya dibuat kebijakan untuk masa yang akan datang.
Deklarasi ini pun mencatat imbauan dari parlemen MIKTA kepada masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam mobilitas pengungsi yang membutuhkan manajemen yang aman, tepat, dan memadai. Upaya ini dibutuhkan untuk mengurangi potensi tantangan regional dan global yang lebih buruk, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk berbagi beban.
Selain itu, ada pula seruan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi, termasuk xenofobia, rasisme, dan Islamofobia. Diskriminasi ini disebut telah meningkat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, bahkan telah digunakan oleh gerakan politik arus utama.
Mengenai isu krisis pangan, parlemen MIKTA menyatakan siap memperkuat peran parlemen di negaranya masing-masing dan dalam lingkup global. Termasuk dalam memastikan ketahanan pangan, melindungi rantai pasokan, dan melawan dampak negatif perubahan iklim, serta akan memberdayakan masyarakat.
Sebagai informasi, dalam 8th MIKTA Speakers' Consultation ini Puan hadir didampingi sejumlah anggota DPR RI. Yakni Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.
