.webp)
Polemik soal harta kekayaan para pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berakhir. KPK mendukung Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu agar mengambil tindakan terkait harta para pejabat di kementerian itu.
"Pasti dong (dukung pengawasan internal oleh Inspektorat)," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan seusai acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).
Namun Pahala menyinggung soal Kemenkeu yang saat ini sedang bersih-bersih. Dia mengatakan gaduh harta pejabat di Kemenkeu perlu diatasi dahulu, lalu nantinya dicari solusinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan lagi rusuh gini, biarin aja dulu reda, baru kita bilang ini benerinnya gimana. Jangan kita lagi rusuh, lu benerin. Biarin aja dulu. Makanya kita sangat senang nih masyarakat, yang Andhi Pramono saja saya baru tahunya dari TikTok itu," kata Pahala.
Sebelumnya, terungkap adanya dugaan transaksi mencurigakan di tubuh Kemenkeu. Transaksi itu disebut nilainya mencapai Rp 300 triliun.
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 T (triliun) di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea-Cukai, itu yang hari ini," kata Mahfud di acara Townhall Meeting 'Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik ala Anak Muda' di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, dilansir detikJateng, Rabu (8/3).
Mahfud mengatakan KPK memang sudah menelisik dugaan transaksi mencurigakan ini. Awalnya transaksi itu ditemukan senilai Rp 500 miliar.
"Pertama KPK sudah mulai menelisik satu-satu, kemudian saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp 500 miliar," kata Mahfud.
Respons Kemenkeu soal Transaksi Janggal Rp 300 T
Kemenkeu menyebut belum mengetahui soal transaksi janggal Rp 300 triliun yang diungkap Mahfud Md. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan mengaku belum menerima laporan berkenaan dengan temuan tersebut.
"Rp 300 triliun itu memang sampai saat ini Itjen Kemenkeu belum tahu dan menerima informasinya seperti apa," kata dia, Rabu (8/3/3023).
Meski demikian, Awan berjanji akan menindaklanjuti dan melakukan pengecekan terkait informasi yang tengah berkembang tersebut.
"Nanti akan kami cek. Kita tahu tuh masalahnya di pemberitaan nanti kami cek," sebut dia.
Simak juga Video 'KPK Ungkap Konsultan Pajak yang Bekerja untuk Rafael Alun':
