.webp)
KPK menyatakan klarifikasi LHKPN seorang pejabat dilakukan secara berkala. KPK mengatakan klarifikasi tak dilakukan karena seorang pejabat viral di media sosial.
"Jadi kalau ada pertanyaan, 'apakah mekanisme pemeriksaan di KPK atau klarifikasi LHKPN di KPK menunggu viral?'. Tentu kami jawab tidak. Ada mekanisme yang secara berkala kami lakukan untuk pemeriksaan atau klarifikasi kepada penyelenggara negara yang dalam verifikasi administratif, kemudian yang kami temukan ada yang tidak wajar," kata Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2023).
Ipi menjelaskan ketidakwajaran harta seorang penyelenggara negara bisa dilihat dari besaran nilai hartanya. Apabila seseorang memiliki harta yang fantastis tapi jabatannya tidak terlalu mentereng, hartanya patut dicurigai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang tidak wajar? Tidak wajar bisa kita lihat dari besaran nilainya. Sangat kecil untuk profil jabatan tertentu atau bisa jadi sangat besar untuk profil jabatan tertentu, yang pada intinya tidak match antar profil jabatan tersebut. Itu bisa jadi salah satu alasan kami untuk bisa lakukan klarifikasi," tuturnya.
Ipi mengatakan ada 380 ribu LHKPN yang masuk ke KPK tiap tahunnya. Dia mengatakan setiap laporan selalu diverifikasi lebih dulu oleh KPK.
"Kami cek kesesuaian isian data hartanya, kami cek kelengkapan dokumennya termasuk surat kuasanya, dan step berikutnya kami bisa periksa yang sifatnya substantif. Yang kemudian dapat kami tindaklanjuti dengan tahapan klarifikasi," imbuh Ipi.
Harta para pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini menjadi sorotan. Terbaru, harta Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono disebut tidak sesuai dengan profilnya.
KPK pun telah menerima laporan hasil analisis (LHA) terkait harta Andhi Pramono. KPK akan memanggil Andhi Pramono pekan depan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan LHA milik Andhi Pramono telah diterima pihaknya sejak Maret 2022. Laporan itu akan ditindaklanjuti.
"Hari ini kita juga dapat informasi ada di media sosial itu ya Bea cukai Makassar saudara APR. LHA sudah kirim laporan ke KPK Maret 2022 dan sudah kita tindaklanjuti," kata Pahala.
Pahala mengatakan proses klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Andhi Pramono akan dilakukan. KPK akan melakukan klarifikasi kepada Andhi Pramono pekan depan.
"Kita klarifikasi kepada saudara APR, Andhi Pramono ya, mungkin minggu depan akan kita undang," ujar Pahala.
