.webp)
Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor mengapresiasi upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak yang dilakukan Wilmar. Menurut Afriansyah, perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal krusial dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan.
Afriansyah mengatakan para pekerja perempuan wajib dilindungi dan diberikan fasilitas yang memadai untuk menampung dan menangani masalah yang terjadi.
Adapun langkah dari Wilmar diwujudkan melalui pembukaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak (RP3A) di PT AMP Plantation, Wilmar Group yang berlokasi di Desa Tapian Kandis, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terima kasih dan selamat kepada PT AMP Plantation yang sudah berhasil membuat fasilitas perlindungan pekerja perempuan dan anak sesuai dengan program Kementerian PPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sehingga menunjukkan perusahaan peduli betul. Pemerintah dan dunia sudah perhatikan itu. Apresiasi yang luar biasa atas tujuan dan niat baiknya," kata Afriansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3/2023).
Selain menangani pengaduan, fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi pusat untuk menjalankan program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang bermanfaat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Afriansyah menuturkan investasi harus memberikan dampak positif sehingga berkontribusi terhadap pembangunan daerah setempat, terutama pajak dan penyerapan tenaga kerja.
Dia juga mengapresiasi karena Wilmar telah menyerap 90 persen tenaga kerja dari masyarakat lokal. Wilmar juga telah menerapkan dengan baik kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pajak, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Intinya kalau semua di perusahaan itu sudah bagus tentunya akan semangat dalam bekerja," ujar dia.
Saat ini Wilmar di Indonesia mempekerjakan 44 ribu orang dan mampu bertahan dalam kondisi yang baik, termasuk saat pandemi. "Terima kasih karena dapat mempertahankan dalam kondisi yang baik," imbuh Afriansyah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai jika hak-hak perempuan diperhatikan dengan baik maka diharapkan mampu melahirkan generasi yang baik. Anak pun juga perlu diperhatikan haknya karena kualitas anak hari ini adalah masa depan bangsa.
"Kalau punya perhatian besar terhadap anak, berarti punya tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi kedepan," tutur Mahyeldi.
Mahyeldi juga mengungkapkan apresiasinya terhadap Wilmar karena hampir tidak adanya laporan mengenai kasus yang terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Ini adalah upaya antisipasi sehingga mengurangi masalah, produktivitas perusahaan akan meningkat," ungkapnya.
Di sisi lain, Plantation Head Wilmar Simon Siburat menjelaskan pihaknya mengoperasikan lima perusahaan di Sumatera Barat sejak 1992 dengan total 5.931 karyawan di perkebunan dan pengolahan dengan status sebagai karyawan tetap, sehingga hak-haknya harus terpenuhi.
Perusahaan telah memberikan perhatian terhadap hak-hak pekerja perempuan sejak awal. Hal itu kemudian dicantumkan dalam komitmen No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE), berupa perlindungan terhadap pekerja perempuan dan anak.
Wilmar juga telah membentuk Komite Gender yang kemudian berganti menjadi Women on Working Group (WOW) pada 2019. Komite ini berada dibawah supervise Human Capital Wilmar dan sering bekerja sama dengan ILO melalui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Bidang Ketenagakerjaan dan pihak lain yang terkait.
Dari kerja sama itu telah direalisasikan sejumlah kegiatan untuk untuk mendorong perlindungan pekerja perempuan, responsif gender, serta perlindungan anak dapat merata di seluruh wilayah operasi Wilmar di Indonesia.
"Dengan RP3A, pekerja kami bisa berkonsultasi dengan petugas," jelas Simon.
Simak juga Video 'Jokowi Sambut Baik Komitmen Malaysia Lindungi Pekerja Migran Indonesia':
