.webp)
Video sejumlah perwakilan ojek online (ojol) bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo beredar di media sosial (medsos). Pihak Dishub DKI memberi klarifikasi terkait video tersebut.
Dalam video yang beredar, terlihat ada sejumlah orang yang mengikuti pertemuan tersebut. Pertemuan terlihat seperti digelar di sebuah restoran.
Pertemuan itu disebut-sebut membahas sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Chaidir meluruskan kabar tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nggak bahas ERP. Kita hanya memberikan sosialisasi, edukasi bahwa proses ERP itu belum berjalan," kata Chaidir kepada wartawan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (7/2/2023).
Chaidir mengatakan, meski ERP belum diimplementasikan, tujuan pertemuan tersebut adalah menjelaskan dampak dari Raperda ERP, khususnya bagi pengemudi ojol. Sebab, raperda ERP ini sempat menuai protes keras karena dianggap merugikan kelompok pengemudi ojol.
"Masih penggodokan di Balekda (Bapemperda) dan kami juga masih menunggu aspirasi masukan dari semua pihak," ujarnya.
Selain itu, ia membenarkan bahwa Dishub DKI tengah menunggu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan draf Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE).
"Benar, mengembalikan artinya kita nanti menunggu masukan dari segala aspek masyarakat," ungkapnya.
Kadishub Temui Ojol Demo Tolak ERP
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo merespons desakan driver ojol yang meminta agar dia dicopot dari jabatan. Desakan itu dipicu oleh penolakan terhadap wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Terkait desakan itu, Syafrin menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan. Dalam hal ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'ERP Tuai Penolakan, Pemprov DKI Siap Patuhi Keputusan DPRD':
"Tentu kita serahkan kepada pimpinan, apa pun itu tentu kita melakukan yang terbaik," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
Syafrin menekankan saat ini kebijakan jalan berbayar masih dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI. Dia pun menegaskan dia tak pernah menyampaikan pernyataan yang menyebut aksi demonstrasi ojol tak mempengaruhi kebijakan ERP.
"Sekali lagi bahwa kalimat itu tidak keluar dari saya, mungkin bisa dibaca secara terang benderang beritanya terkait dengan bagaimana pembahasan regulasi di Dewan. Jadi tidak ada kalimat dari saya menyatakan bahwa demo ojol tidak berpengaruh. Itu satu hal yang tentu kontraproduktif dengan apa yang selama ini saya sampaikan," tegasnya.
Syafrin berujar, sejauh ini Pemprov DKI masih berupaya mendengarkan pendapat dan masukan dari masyarakat. Adapun pengesahan kebijakan ERP ia serahkan seluruhnya kepada dewan.
"Karena di dewan masih di tahap semacam rapat dengar pendapat, dan tentu dari Dewan pun akan sangat objektif menerima masukan-masukan dari masyarakat, dari sisi kesewenangan mereka selaku pembuat kebijakan," jelasnya.
