.webp)
Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Chaidir, mengungkapkan Dishub DKI tetap akan mengkaji kembali Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal jalan berbayar elektronik atau electronic pricing road (ERP). Pengkajian tersebut dilakukan untuk mendengarkan aspirasi seluruh elemen masyarakat.
"Kita mengembalikan, menunggu dari semua aspek masyarakat," kata Chaidir pada wartawan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat Senin (27/2/2023).
Chaidir menegaskan ERP belum berlaku saat ini. Proses ERP ini masih panjang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu ya kita hanya memberikan sosialisasi, edukasi, bahwa proses ERP itu belum berjalan. Masih penggodokan di Balekda, dan kami juga masih menunggu aspirasi masukan dari semua pihak," ujarnya.
Dirinya menyebutkan pengkajian kembali bakal dilakukan melalui permintaan Pemprov DKI untuk menarik Raperda ERP dari pembahasan DPRD DKI, dan proses itu harus melalui rapat bersama dan disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Chaidir mengatakan pihaknya masih menunggu proses tersebut berjalan.
"Belum. Nunggu dong, nunggu jadwal dari Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)," ungkapnya.
Chaidir menegaskan belum adanya rincian pasal yang akan direvisi. Hal tersebut masih harus menunggu proses pengumpulan aspirasi dari masyarakat selesai.
"Kemungkinan besarnya kita nunggu semua masukan aspirasi dari masyarakat. Mana yang terbaik itu yang dipilih," pungkasnya.
Sebelumnya Sejumlah mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta menggelar aksi untuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Para mahasiswa itu menuntut agar wacana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dibatalkan.
"Kami sangat-sangat menolak adanya wacana penerapan jalan berbayar di Ibu Kota, karena kampus kami UPN Veteran Jakarta menjadi salah satu ruas jalan yang terkena dampak dari jalan berbayar itu," kata Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Rifqi Adyatma di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/2).
Sebagaimana diketahui, rencana penerapan kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) menuai polemik. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak masyarakat memberikan masukan terkait rencana penerapan ERP.
"Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2).
Simak Video 'ERP Tuai Penolakan, Pemprov DKI Siap Patuhi Keputusan DPRD':
