Pemprov DKI Jakarta bersama Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi menandatangani nota kesepahaman atau MoU pembangungan MRT Bekasi-Jakarta-Balaraja. Bagaimana konsep kerja sama pembangunan MRT itu?
"Konsep dari pempus (pemerintah pusat) sebenarnya sudah ada, sedang dibahas. Kemarin saya juga ketemu dengan Pak Wamen BUMN, itu akan kita bahas di tingkat pusat. Jadi pembahasannya di tingkat pusat," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2/2023).
Heru menuturkan pembahasan konsep kerja sama MRT Koridor Timur-Barat (East-West) atau Cikarang-Jakarta-Balaraja fase 1-stage 1 Tomang-Medan Satria itu akan dibahas dua kali di tingkat daerah. Setelahnya pembahasan akan dilakukan di tingkat pusat bersama kementerian terkait.
"Jadi pembahasan di tingkat Pemda, nah itu dua kali pembahasan, nanti Jabar kalau bisa kami ajak untuk diskusi yang berikut nanti pembahasan antara Pemda DKI-Jabar dan Kemen (Kementerian) BUMN, setelah itu kami diskusi dengan Kementerian Perhubungan," ucapnya.
Heru menyampaikan konsep kerja sama pembangunan MRT tersebut sudah ada. Heru mengatakan konsepnya akan disampaikan kementerian terkait.
"Konsepnya udah ada, tapi nanti biar porsinya Pak Menteri Perhubungan dengan Pak Menteri BUMN yang menyampaikan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Heru Budi menandatangani MoU dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto soal pembangunan MRT Bekasi-Jakarta-Balaraja. MRT tersebut mulai dibangun 2024.
"Transportasi berbasis kereta api yaitu MRT. Untuk siapa? Untuk semua. Saya menunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat ya sudah ini ke Bapak. Supaya ini cepat kita komitmen di 2024 insyaallah sudah mulai pembangunan," kata Heru di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/2).
"Sekali lagi itu untuk siapa? Untuk Pemda DKI, Jawa Barat dan Kota Bekasi dan seluruh masyarakat yang memang membutuhkan MRT atau perkeretapian ini yang harus segera kita atasi," lanjutnya.
(dek/fas)