.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan saat ini penarikan draf Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE) yang mengatur jalan berbayar (ERP) sedang berproses. Heru pun menyerahkan kelanjutan ERP ke DPRD DKI Jakarta.
"Kan sedang proses di DPRD, itu tergantung arahan dari teman-teman DPRD apa, ya kita ikut," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).
Heru mengaku pihaknya bakal menindaklanjuti apapun keputusan DPRD terkait ERP. Prinsipnya, pihaknya bakal menampung aspirasi masyarakat terkait kebijakan ERP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," jelasnya.
Seperti diketahui, pengemudi (driver) ojek online menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta 2 kali. Aksi pertama digelar pada Rabu (25/1/2023). Saat itu, ratusan peserta aksi memadati trotoar hingga sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.55 WIB.
Massa memakai rompi ojol berwarna hijau terus meneriaki tuntutannya.
"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah tebersit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (Pemilihan Umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.
Salah satu orator kembali meneriakkan soal penolakan terhadap sistem ERP. Mereka kemudian menyinggung masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI) siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando di lokasi, Rabu (25/1/2023).
"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.
"Lawan!" jawab para driver ojol.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail bersama pimpinan Komisi B lainnya bergerak menyambangi massa di luar gedung DPRD DKI. Namun kedatangan mereka ditolak oleh massa aksi.
Pantauan di lokasi, Ismail dkk sempat berupaya menaiki mobil komando. Namun para demonstran tak mengizinkannya karena mereka ingin yang keluar menemui mereka Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
"Kami maunya Ketua DPRD DKI bertemu kami ke sini," ujar orator.
"Pergi! Pergi!" ujar massa aksi sambil bersahut-sahutan.
Selengkapnya di halaman berikut
Simak Video 'ERP Tuai Penolakan, Pemprov DKI Siap Patuhi Keputusan DPRD':
Selanjutnya, aksi kedua dilakukan pada Rabu (8/2/2023). Tak hanya menolak ERP, mereka juga mendesak agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dicopot.
Massa aksi menyampaikan permohonan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengkaji ulang wacana ERP. Dia menuntut agar Heru bersikap bijaksana dalam menerapkan suatu kebijakan.
"Kami mohon kepada Pak Gub, anggota DPRD DKI yang bijaksana, yang telah memungut pajak untuk rakyatnya. Jangan sampai salah menerapkan yang sekitarnya merugikan untuk rakyatnya sendiri. Jadi jangan tutup mata, jangan tutup telinga!" tegasnya.
Desak Copot Kadishub DKI
Selain itu, massa aksi mendesak agar Heru Budi mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo. Menurut mereka, Syafrin merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap mencuatnya wacana penerapan ERP.
"Kau harus bertanggung jawab, Pak, karena Pj Gubernur tidak mungkin menerbitkan ERP. Jadi Pak Syafrin harus dicopot!" ujar demonstran.
(taa/eva)
