Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, merespons desakan driver ojek online (ojol) yang meminta dirinya dicopot dari jabatan. Desakan itu dipicu oleh penolakan terhadap wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Terkait desakan itu, Syafrin menyerahkan seluruh keputusan kepada pimpinan. Dalam hal ini, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Tentu kita serahkan kepada pimpinan, apapun itu tentu kita melakukan yang terbaik," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2023).
Syafrin menekankan saat ini kebijakan jalan berbayar masih dalam pembahasan di tingkat DPRD DKI. Dia pun menegaskan dirinya tak pernah menyampaikan pernyataan yang menyebut aksi demonstrasi ojol tak mempengaruhi kebijakan ERP.
"Sekali lagi bahwa kalimat itu tidak keluar dari saya, mungkin bisa dibaca secara terang benderang beritanya terkait dengan bagaimana pembahasan regulasi di Dewan. Jadi tidak ada kalimat dari saya menyatakan bahwa demo ojol tidak berpengaruh. Itu satu hal yang tentu kontraproduktif dengan apa yang selama ini saya sampaikan," tegasnya.
Syafrin berujar sejauh ini, Pemprov DKI masih berupaya mendengarkan pendapat dan masukan dari masyarakat. Adapun pengesahan kebijakan ERP ia serahkan seluruhnya kepada dewan.
"Karena di dewan masih di tahap semacam rapat dengar pendapat, dan tentu dari dewan pun akan sangat objektif menerima masukan-masukan dari masyarakat, dari sisi kesewenangan mereka selaku pembuat kebijakan," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, massa aksi dari pengemudi (driver) ojek online (ojol) menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Massa aksi itu menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (8/2/2023), massa aksi memadati jalanan depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, sejak pukul 12.50 WIB. Mereka berasal dari berbagai komunitas ojol di seluruh wilayah Kota Jakarta.
Sejumlah atribut demonstrasi dibawa peserta aksi, mulai mobil komando, bendera, spanduk, hingga berisi penolakan terhadap ERP. Massa memakai rompi ojol berwarna hijau terus menyampaikan tuntutannya.
"Tolak ERP di jalanan Jakarta! Karena itu merugikan masyarakat. Pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan!" ungkap demonstran di atas mobil komando, Rabu (8/2).
Massa aksi menyampaikan permohonan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengkaji ulang wacana ERP. Dia menuntut agar Heru bersikap bijaksana dalam menerapkan suatu kebijakan.
Desak Copot Kadishub DKI
Selain itu, massa aksi mendesak Heru Budi mencopot Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. Menurut mereka, Syafrin merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap mencuatnya wacana penerapan ERP.
"Kau harus bertanggung jawab, Pak, karena Pj Gubernur tidak mungkin menerbitkan ERP. Jadi Pak Syafrin harus dicopot!" ujar demonstran.
Lihat juga Video: ERP Tuai Penolakan, Pemprov DKI Siap Patuhi Keputusan DPRD
