Jaksa tetap meminta hakim menghukum mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta dalam kasus perusakan CCTV hingga menghambat penyidikan pembunuhan berencana Brigadir N Yosua Hutabarat. Jaksa menyorot rasa tak bersalah Irfan selaku peraih penghargaan Adhi Makayasa.
Jaksa awalnya menyampaikan pertimbangan terkait perbuatan Irfan dalam kasus dugaan perusakan CCTV di kompleks rumah dinas Ferdy Sambo yang menunjukkan Yosua masih hidup ketika Sambo tiba pada 8 Juli 2022. Menurut jaksa, perbuatan Irfan dalam kasus perusakan CCTV tersebut telah mencoreng citra Polri.
"Bahwa penuntut umum telah mempertimbangkan perbuatan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang dibuktikan dan penuntut umum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah mencoreng citra penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia, sehingga penuntut umum dalam hal ini telah tepat dalam memberikan tuntutan penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan," kata jaksa saat membacakan replik di PN Jaksel, Senin (6/2/2023).
Jaksa pun meminta majelis hakim mengesampingkan pleidoi pihak Irfan. Jaksa meyakini Irfan bersalah menyebabkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya.
"Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, menurut hemat kami, perbuatan terdakwa Irfan Widyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya," kata jaksa.
"Kami selaku JPU tetap pada tuntutan kami tersebut," sambung jaksa.
Jaksa juga menanggapi isi pleidoi AKP Irfan. Jaksa menyayangkan sikap Irfan yang dinilai tidak merasa bersalah.
Jaksa mengatakan seharusnya Irfan sebagai polisi bisa membedakan mana tugas yang benar dan salah. Kaksa juga seharusnya bisa membedakan mana tugas untuk Divisi Paminal dan mana tugas penyidik Bareskrim.
"Harusnya sebagai seorang prajurit Bhayangkara, terdakwa lebih bisa membedakan mana tugas yang bisa dibenarkan dan mana tugas yang tidak dibenarkan. Di samping itu, terdakwa seharusnya bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan terdakwa dan mana yang bukan sebagai kewenangan terdakwa," kata jaksa.
"Terdakwa juga harusnya bisa membedakan mana tugas yang menjadi kewenangan Paminal dan mana tugas yang menjadi kewenangan dari penyidik," sambungnya.
Jaksa kemudian mengungkit prestasi Irfan sebagai peraih Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol. Seharusnya, kata jaksa, Irfan memberi teladan bagi anggota Polri lainnya dengan menolak perintah atasan yang bukan menjadi kewenangannya.
"Apalagi sebagai anggota Polri yang memiliki prestasi terbaik dengan predikat Adhi Makayasa seharusnya terdakwa bisa memberikan teladan dan contoh yang baik kepada anggota Polri lainnya," tutur jaksa.
Jaksa pun menilai Irfan tidak menunjukkan rasa bersalah hingga persidangan memasuki agenda replik. Jaksa menyayangkan sikap Irfan tersebut.
"Termasuk kepada atasan maupun juniornya dengan bersikap menolak perbuatan yang bukan menjadi kewenangannya dan bisa menimbulkan akibat dampak hukum. Sungguh sangat disayangkan apabila terdakwa sampai saat persidangan kali ini masih merasa tidak bersalah atas apa yang dilakukannya tersebut," ujar jaksa.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan Video 'Jaksa ke AKP Irfan: Peraih Adhi Makayasa Harusnya Bisa Beri Teladan':
