Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus dugaan suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang menjerat Bupati nonaktif Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron. Saat ini KPK memeriksa 3 orang saksi yang merupakan petinggi perusahaan swasta.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan jika ketiganya diperiksa di Gedung KPK RI, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Mereka diperiksa untuk Abdul Latif.
"Hari ini (6/2) pemeriksaan saksi TPK lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk tersangka RALAI (R Abdul Latif Amin Imron) dkk," kata Ali dalam keterangannya Senin (6/2/2023).
Berikut 3 saksi yang diperiksa KPK hari ini terkait kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan:
1. Abdul Hafit, Direktur PT. Daya Radar Haura
2. Inta Afriluni, Komisaris PT. Daya Radar Haura
3. Aji Alfarizi, Komisaris PT. Daya Radar Haura
Tetapkan 6 Tersangka
Dalam kasus ini, KPK telah mengumumkan sebanyak 6 pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian, Ali juga menjelaskan KPK telah mengajukan pencekalan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Adapun nama yang dicekal saat itu berjumlah 6 orang.
Secara terpisah, pada Rabu (26/10) Ditjen Imigrasi mengonfirmasi bahwa Bupati Abdul Latif Amin Imron resmi dicegah bepergian. Pencegahan itu diajukan oleh KPK.
Berdasarkan sumber terpercaya detikcom, adapun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu adalah:
- Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan
- Hosin Jamili selaku Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Wildan Yulianto selaku Kadis PUPR
- Salman Hidayat selaku Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja
- Achmad Mustaqim selaku Kadis Ketahanan Pangan
- Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Lihat juga Video 'Eks Panglima GAM Ditahan KPK, Begini Kronologi Penangkapannya':
