.webp)
Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan Big Data Continuum memaparkan analisis terkait isu penundaan pemilu. Bagaimana hasil analisis tersebut?
Demokrasi LP3ES Wijayanto mengatakan analisis yang dilakukan merupakan kolaborasi antara LP3ES dan Continuum. Continuum merupakan lembaga riset yang menggunakan big data untuk memonitor percakapan publik di media sosial.
"Perpanjangan masa jabatan Kades, jadi dalam pantauan kita, perpanjangan masa jabatan kades ini disebut hanya kedok ya untuk penundaan pemilu," kata Wijayanto dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data?' secara virtual, Minggu (5/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wijayanto menyebut jika perpanjangan kades dilakukan, maka bukan tak mungkin akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Perpanjangan masa jabatan kades kedok tunda Pemilu bahkan menjadi topik paling dominan dengan 35,8% perbincangan.
"Jadi kalau kades bisa diperpanjang, ya presiden bisa diperpanjang. kira-kira begitu," turut Wijayanto.
Adapun sebanyak 13,5% percakapan di internet menganggap 'rencana tunda Pemilu masih berjalan'. Sementara mereka yang membicarakan 'tolak penundaan pemilu' berada di angka 9,3%. Kemudian ada juga percakapan yang menyeret nama 'duo PKB haus kekuasaan'
"Yang juga menarik duo PKB Muhaimin Iskandar dan Abdul Halim yang disorot sebagai dua pihak yang mewacanakan," kata Wijayanto.
Selain itu, Wijayanto menyebut ada 92,13% percakapan yang mengaitkan isu penundaan pemilu dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, menurutnya, ketegasan sikap Jokowi dalam hal ini selalu dinantikan publik.
"Ketika netizen menyebut isi penundaan pemilu, di sana dikaitkan dengan Presiden Jokowi 92,13%. Jadi menurut saya ini artinya ketegasan dari presiden selalu dinantikan bahwa memang tidak ada itu pikiran dari pemerintah soal penundaan pemilu," ucapnya.
Lihat juga video 'Jejak Anies di Pilgub DKI: Utang Rp 50 M-Janji Politik ke Prabowo':
Analisis Big Data Continuum, di halaman berikut
Sementara, Pendiri Continuum Bigdata Center, Didik J Rachbini, menyebut wacana penundaan pemilu disampaikan dari mulai tokoh politik tingkat tinggi sampai ke kalangan buzzer.
 Foto: Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J Rachbini. (Gibran-detikcom) |
Didik menyebut upaya penundaan Pemilu sudah diutarakan menteri di kabinet Jokowi sejak lama.
"Sebelum tunda pemilu, menteri-menteri kanan kirinya orang-orang partai politik itu sudah menyuarakan 3 periode. Dengan alasan bahwa presiden yang ada sekarang itu baik dan bagus," terang Didik.
Didik menilai wacana tersebut dikeluarkan untuk menguji respons dari publik. Didik lantas menyinggung peran PDIP dalam menyudahi rencana 3 periode.
Didik menilai PDIP berada di garda terdepan menolak wacana presiden 3 periode.
"Itu sebenarnya pertama melakukan tes gelombang rakyat suka atau tidak suka, nyatanya gelombang rakyat tidak suka. Dan juga PDIP berada di depan untuk menolak ini. Kalau PDIP tidak menolak, kemungkinan ini jadi karena 80% daripada DPR dan MPR itu sudah dikuasai oleh pemerintah, nggak ada oposisi," imbuhnya.
