Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak seluruh pihak mengatasi permasalahan stunting. Sebab, Heru memandang kondisi stunting dapat menimbulkan permasalahan baru, salah satunya tawuran.
"Tugas Pemprov semakin berat. Ke depan bahwa kita harus mengentaskan salah satunya adalah stunting. Tentunya tidak terhindar. Tetap masih ada kantong-kantong kemiskinan. Kita sama-sama guyub untuk menuntaskan itu," kata Heru Budi saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel, Minggu (5/2/2023).
Heru berujar, kondisi stunting mesti dihindari. Sebab, kondisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan mental anak. Apabila kondisi ini terjadi, kata dia, maka dapat menyebabkan timbulnya tawuran beberapa tahun kemudian.
"Kalau anak stunting tidak kita atasi, maka maaf sekali dia berjalan terus sampai besar, maka (tinggi) pendek pak, emosionalnya tinggi, pemikirannya tidak jernih maka timbul tawuran, 5 atau 10 tahun ke depan kriminalitas semakin tinggi," ujarnya.
Selain itu, kondisi ini membuat pemerintah terus menurus memberikan jaring pengaman sosial. Karena itulah, Heru mengajak seluruh Ketua RW menghindari kondisi semakin parah. Caranya dengan melakukan pendataan secara dini agar segera tertangani.
"Saya minta kepada Pak RW bersama jajaran PKK, sudah turun untuk mendata ini. Untuk kita bisa memberikan perhatian. Selama misalnya dia saat masuk stunted. Stunted itu belum tentu stunting. Masuk posisi yang dikatakan stunting, kita harus cepat mengatasinya selama 14 hari," jelasnya.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu juga menargetkan penurunan indeks potensi kerawanan sosial (IPKS) di DKI Jakarta. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) IPKS DKI menyentuh 18,9%.
"Kalau bagus itu 0. Harapan kami kepada Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan jajarannya termasuk Pemda DKI. Ingin terus turun indeks IPKS yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini 18, terus turun 16, terus turun," imbuhnya.
(yld/knv)
