Komisi VII DPR mendesak Laksana Tri Handoko dicopot dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Desakan itu disampaikan setelah anggota Komisi VII ramai-ramai mencecar Handoko dalam rapat.
"Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," demikian kesimpulan rapat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Kepala BRIN yang dibacakan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Senin (31/1/2023).
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," imbuhnya.
Baca juga: Komisi VII DPR Minta Kepala BRIN Diganti! |
Sugeng kemudian bertanya kepada anggota Komisi VII DPR apakah setuju atau tidak atas usulan tersebut.
"Setuju?" tanya Sugeng. Sugeng lalu mengetuk palu.
Rapat tersebut turut dihadiri langsung Handoko. Setelah kesimpulan dibacakan, Handoko merespons akan melakukan audit di internalnya.
"Jadi kami akan segera juga melakukan investigasi di internal kami terkait hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian," kata Tri.
Rapat Komisi VII DPR dan BRIN Berlangsung Panas
Rapat komisi DPR yang membidangi inovasi dan riset ini berjalan panas. Anggota Komisi VII DPR Fraksi NasDem Rudi Hartono Bangun dalam rapat kerja bersama Handoko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sempat menyoroti besaran pagu anggaran BRIN. Dia menilai angka-angkanya cukup fantastis.
"Saya mau bertanya, pertama tentang pagu anggaran. Saya baca di halaman dua, total pagu BRIN ini Rp 6,3 triliun, ya Pak Handoko, ya. Terdiri dari urusan operasional Rp 4 triliun, PNBP Rp 1,99 miliar, BLU Rp 1,43 miliar, dan loan artinya pinjaman ya Pak. 435 ini Bapak minjamkan ke orang gitu kan?" kata Rudi bertanya langsung ke Handoko setelah meminta izin kepada pimpinan rapat.
"Mohon izin, Bapak Pimpinan. Pinjaman, Pak. Hibah luar negeri," jawab Handoko.
"Oh, Bapak minjam lagi. Baik. Ada SBSN lagi, surat berharga ini ya Pak. Rp 240 miliar dan teknisnya Rp 1,3 triliun. Ini kan jumlah fantastis, Pak," lanjut Rudi.
Rudi lalu membandingkan pagu anggaran BRIN melampaui kementerian lainnya. Rudi pun heran pagu anggaran BRIN lebih besar, padahal programnya berkutat di riset.
"Jika dinilai dari anggarannya ini yang kebanyakan untuk riset, Pak, penelitian dalam bentuk paper ya. Kan penelitian, Pak, nggak ada fisiknya. Bukan seperti di Kementan, ada beli traktor. Misal di PUPR ada fisik jalannya," kata Rudi.
"Ini sebagai pembandingnya ya, Pak. Ini di BUMN saja, sekelas Kementerian BUMN, itu punya anggaran cuman Rp 300 miliar, Pak. Bapak Rp 6 triliun loh, Pak. Bukan sedikit ini," imbuhnya.
Lihat juga video 'Legislator NasDem Cecar Kepala BRIN soal Pagu Anggaran 6,3 Triliun':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
