.webp)
Massa driver ojek online (ojol) sempat berdemo di depan gedung DPRD DKI Jakarta beberapa hari lalu dengan tuntutan menolak kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP masih lama sebab ada tahapan yang dilalui sebelum menerapkan ERP.
"Ya itu kan prosesnya masih lama, masih ada tahapan-tahapan," kata Heru di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Heru menuturkan masih ada sejumlah tahapan sebelum nantinya ERP diterapkan. Salah satunya tahapan diskusi dengan sejumlah ahli transportasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahapan diskusi dengan ahli-ahli transportasi. Masih jauh," ujarnya.
Sebelumnya, massa aksi yang terdiri atas driver ojek online (ojol) menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta. Massa aksi itu mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (25/1/2023), ratusan peserta aksi telah memadati trotoar hingga sebagian ruas jalan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 11.55 WIB.
Sejumlah atribut demonstrasi dibawa peserta aksi, mulai mobil komando, bendera, spanduk, hingga banner bertuliskan penolakan terhadap kebijakan ERP. Massa memakai rompi ojol berwarna hijau terus meneriaki tuntutannya.
"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah tebersit di pikiranmu berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (Pemilihan Umum) 2024," demikian yang tertulis di salah satu poster yang terpampang.
Salah satu orator kembali meneriakkan soal penolakan terhadap sistem ERP. Mereka kemudian menyinggung masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Wacana ini sudah ada di tahun 2006. Semua orang tahu. Sementara, ini gubernurnya sudah pensiun. Baru Pj (Gubernur DKI) siapa yang tanda tangan?" ujar salah satu orator dari mobil komando di lokasi, Rabu (25/1/2023).
"Kami minta ini (sistem ERP) dibatalkan," sambung dia.
"Lawan!" jawab para driver ojol.
Demonstrasi hari ini menyebabkan lalu lintas di sepanjang Jalan Kebon Sirih padat. Karena massa aksi meluber ke jalan raya, kendaraan bermotor hanya bisa melintas di satu lajur.
Simak Video 'Pengamat Nilai Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta Bisa Picu Kemacetan':
