Wamendes: Jumlah Warga 1 Desa di Bekasi Seperti 1 Kabupaten di Luar Jawa

ADVERTISEMENT

Wamendes: Jumlah Warga 1 Desa di Bekasi Seperti 1 Kabupaten di Luar Jawa

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 23:28 WIB
Jakarta -

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi berbicara mengenai sebaran penduduk RI yang tidak merata. Budi Arie menyebut perbandingan penduduk satu desa di Bekasi, Jawa Barat, sama seperti satu kabupaten di luar Jawa.

"Di Jawa ini desa-desa rata-rata luasnya cuman 100 sampai 300 hektare, penduduknya 6 ribu sampai 12 ribu. Sementara ekstrem di Papua, luasnya 15 ribu hektare satu desa penduduknya cuma 200 orang, di Kalimantan begitu," kata Budi Arie dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik dengan tema 'Politik Kekuasaan Desa', Rabu (25/1/2023).

Karena tidak merata tersebut, tambah Budi Arie, maka perlu ada mobilisasi sumber daya manusia ke daerah untuk mengelola sekolah hingga pembangunan. Hal itu, kata dia, agar pembangunan ini merata.

"Ini kan perlu ada mobilitasi resources dalam pengertian semuanya, bukan cuma orang, bikin dokter, bikin sekolah, kalau nggak ada orangnya gimana? Nah ini kan kebijakan nasional ini, bagaimana pembangunan ini lebih merata dalam aspek kewilayahannya," sebut dia.

Menurtu Budi Arie, sebanyak 55% dari total penduduk RI ada di Pulau Jawa. Bahkan, menurutnya, jumlah penduduk satu desa di Bekasi seperti satu kabupaten di luar Pulau Jawa.

"Kan kita lihat, masak di Pulau Jawa ini 55% penduduk dari 273 juta orang di Indonesia, sementara Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain, jomplang sekali. Apalagi desa, ada 1 desa 130 ribu hektare luasnya, bayangin coba, penduduknya cuma 200 orang," tutur dia.

"Begitu kita lihat ke desa isinya bukan orang, isinya hutan semua kanan kiri. Sementara di Jawa, apalagi di Bekasi, Desa Mekarsari, Kabupaten Bekasi, itu penduduknya 85 ribu, saya bilang ini satu kabupaten nih di luar Pulau Jawa," jelasnya.

Budi menyebut pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh. Karena itu, menurutnya, harus ada komando dari pusat untuk memanfaatkan sumbar daya agar adanya percepatan.

"Persoalannya ini pembangunan kita harus menyeluruh, dalam artian karena Indonesia penyebaran penduduknya tidak merata dari segi aspek kewilayahan, potensi yang dimilikinya, dan berbagai sumber daya yang lain karena itulah perlu komando dari pusat untuk melakukan percepatan," tuturnya.

(lir/rfs)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT