Fahri Hamzah Tantang Pemerintah Beri Dana Desa 10 Persen dari APBN

ADVERTISEMENT

Fahri Hamzah Tantang Pemerintah Beri Dana Desa 10 Persen dari APBN

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 25 Jan 2023 22:47 WIB
Jakarta -

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berharap dana desa ditingkatkan. Fahri menantang agar dana desa minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena menurutnya pertanggungjawaban dana desa paling akuntabel.

"Saya menantang, kan yang pertama yang harus dipikirkan itu pemaksaan terhadap APBN dan APBD agar dana desa dinaikkan. Berani nggak itu kita naikkan 3 kali lipat dari yang sekarang? Atau paling tidak dana desa harus minimal 10 persen APBN itu masuk dana desa, untuk rakyat," kata Fahri Hamzah dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik dengan tema 'Politik Kekuasaan Desa', Rabu (25/1/2023).

Fahri menilai dana desa paling tepat sasaran. Dia lalu menyinggung proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang selama ini menurutnya sarat kebohongan.

"Menurut saya uang yang paling accountable, yang paling tepat sasaran adalah uang yang kita salurkan langsung ke desa. Yang lainnya bohong, ini tipu-tipu proyek besar segala macam ini bohong ini, banyak bohongnya, ngintil-ngintilnya banyak bos," jelasnya.

Anggaran desa, kata Fahri, dicatat dan diumumkan. Dia menyebut dana desa adalah anggaran paling halal.

"Sudahlah ini kita sudah tahulah maling-malingnya tender dapat 10 persen, potongan keuntungan sekian, sudahlah yang benar itu di desa. Anggarannya dicatat, diumumkan, gotong-royong, bikin kerjaan bareng, ada yang bawa semen, ada yang bawa pasir, bagus itu," tuturnya.

"Dana desa itu yang paling halal menurut saya itu, yang paling berkah. (Yang bangun infrastruktur-red) nah ini udahlah ini, banyak pencurinya ini, banyak pencurinya, udahlah ngaku ajalah. Jadi dana desa kuatkan," tutur dia.

Selain itu, Fahri juga meminta agar dana untuk perangkat desa juga ditingkatkan. Fahri merasa miris karena petugas keamanan hanya di gaji Rp 50 ribu per bulan.

"Yang kedua dana untuk perangkat desa, hansip-hansip itu di kampung saya cuma dikasih 50 ribu per bulan, 100 ribu per bulan. Sehingga kalau ada orang yang berantem dibilang 'loh kok nggak dileraikan itu orang berantem?' 'Bos, 100 ribu bos, ntar kalau gua masuk rumah sakit', ini keluhan orang desa ini," sebutnya.

(lir/aud)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT