Indonesia dan Malaysia tengah mengupayakan kerja sama di bidang Jaminan Produk Halal. Pembahasan ini tercetus dalam pertemuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
"Saat ini kita sedang memfinalisasi perjanjian kerja sama antara BPJPH dengan JAKIM," ungkap Kepala BPJPH, Aqil Irham dalam keterangan tertulis, Rabu (18/1/2023).
"Masih ada dua perkara lagi yang masih dibahas oleh pihak JAKIM. Sementara dari pihak Indonesia, semua perihal kerja sama ini sudah dibahas oleh lintas Kementerian/Lembaga," imbuhnya.
Adapun pembahasan ini dilakukan dalam pertemuan di Malaysia pada Senin (16/1). Aqil berharap dari pembahasan tersebut dapat membuahkan hasil.
"Kita berharap pembahasan segera selesai sehingga pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo di bulan Juni mendatang, perjanjian kerja sama ini dapat ditandatangani," tutur Aqil.
Menurut Aqil, kerja sama dengan Malaysia penting untuk dilakukan guna memperkuat ekosistem halal di ASEAN maupun global.
"Utamanya untuk menjawab pertanyaan dari negara-negara anggota WTO terkait isu Technical Barriers to Trade (TBT)," paparnya.
Ia mengungkapkan pihak JAKIM bertanya seputar pengajuan sertifikasi melalui skema self declare. Mereka mengaku ingin belajar dari pengalaman Indonesia.
Selain berkunjung dan melakukan pembahasan perjanjian kerja sama dengan JAKIM, Aqil juga dijadwalkan hadir dalam Malaysia-Indonesia Halal Forum and Industry Engagement 2023.
"Insyaallah saya akan bergabung dalam Malaysia-Indonesia Halal Forum untuk menyampaikan terkait kebijakan jaminan produk halal di Indonesia," terangnya.
Sebagai informasi, pertemuan antara BPJPH-JAKIM ini turut dihadiri oleh Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusuf, Timbalan Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin bin Suhaimee, dan CEO HDC Hairol Ariffein Sahari.
(prf/ega)