.webp)
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk didirikannya rumah tahanan (rutan) khusus untuk justice collaborator. LPSK meminta dukungan Komisi III DPR RI agar rutan khusus itu terwujud.
"Kita minta dukungan dari Komisi III agar LPSK bisa menyelenggarakan rumah tahanan khusus bagi saksi pelaku atau JC. Karena ini kami nilai cukup mendesak, pengalaman terakhir dengan memberikan perlindungan kepada Bharada E itu yang menjadi pemicu kami," kata Hasto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Hasto menyebut rumah tahanan berbeda dengan rumah aman yang telah dimiliki LPSK. Ia menjelaskan beberapa pertimbangan adanya rutan khusus JC, salah satunya membuat saksi pelaku berada di posisi netral.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kita urgent (adanya rutan khusus). Jadi begini LPSK ini kan selama ini sudah mengolah Rumah Aman, tapi Rumah Aman bukan untuk tahanan, dia untuk saksi ataupun korban dalam bahaya terancam. Kalau rumah tahanan belum (ada), rutan ini perlu diselenggarakan supaya JC atau saksi pelaku itu betul-betul berada di tempat yang netral," ujarnya.
Hasto menyebut permintaan itu semestinya menjadi pertimbangan pihak berwenang. Pasalnya, lanjut Hasto, LPSK memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk melindungi saksi pelaku.
"Karena di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan juga ahli. Kalau kita lakukan perlindungan itu di rumah aman misalnya, lah dia tahanan jadi memang harus di rutan," tutur Hasto.
"Selain itu kita bisa jadikan rutan khusus ini sebagai reward kepada seorang JC atau saksi pelaku, bahwa dia ditempatkan betul-betul di rutan yang khusus, yang aman," imbuhnya.
(dwr/rfs)
