PSI mendesak KPK segera menangani dugaan korupsi bansos DKI Jakarta yang mencapai Rp 2,85 triliun. PSI menilai tindakan ini tidak bermoral.
"PSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta pada 2020 yang mencapai Rp 2,85 triliun," ujar juru bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Sigit Widodo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1/2023).
Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi ini mencuat setelah penggiat media sosial, Rudi Valinka, mengungkapkannya di akun Twitter @kurawa, Selasa (10/1/2023). Dalam cuitannya, Rudi menunjukkan 1.000 ton beras busuk di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung, Jakarta Timur.
PSI juga mengutuk dugaan korupsi dana bantuan sosial ini. Sebab, lanjut Sigit, dugaan korupsi ini terjadi ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan.
"Pada tahun 2020 warga Jakarta banyak yang kehilangan pekerjaan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Ribuan rakyat bahkan terpaksa harus menggelandang di jalanan dan tidak mampu membeli makanan," ungkapnya.
Sigit mengatakan, menimbun 1.000 ton beras, yang seharusnya bisa dikonsumsi 200 ribu keluarga, pada saat pandemi dan membiarkannya membusuk di gudang jelas merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
"Pelakunya sangat keji dan tidak bermoral. KPK harus segera mengungkap kasus ini dan menyeret pelakunya ke pengadilan," lanjut Sigit.
Heboh Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta
Sebelumnya, dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun ramai dibahas di media sosial. Kabar itu disampaikan oleh pegiat media sosial, Rudi Valinka melalui akun Twitternya @kurawa. Dia juga menyoroti beras yang tersimpan di gudang sewaan yang berlokasi di kawasan Pulogadung.
"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 Triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik neh," ujar Rudi dalam akun Twitternya @kurawa seperti dilihat, Kamis (12/1).
"Semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung," lanjut dia.
Apa penjelasan BP BUMD DKI? Baca halaman selanjutnya.
Simak juga 'Heru Budi Minta Ketua RW di Jaktim Jaga Keamanan Jelang KTT ASEAN':
(rdp/idh)