Terdakwa kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, Master Parulian Tumanggor, divonis 1,6 tahun penjara. Master Parulian Tumanggor pun akan mengajukan permohonan banding atas vonis tersebut.
"Pertama kami mencermati putusan ini ada pertimbangan yang menurut kami menjadi dasar kami nanti untuk segera mengajukan banding," kata pengacara Master Parulian, Juniver Girsang, seusai sidang di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (4/1/2023).
Juniver mengungkap alasan kliennya mengajukan upaya banding atas vonis 1,6 tahun penjara itu. Salah satunya pertimbangan hakim yang menyebut kelangkaan minyak goreng bukan karena perbuatan pengusaha.
"Dikarenakan apa? Dalam putusan dinyatakan dalam pertimbangannya kelangkaan minyak goreng ini bukan karena perbuatan pengusaha. Tetapi, dikarenakan kebijakan pemerintah yang melawan pasar yaitu menetapkan harga eceran tertinggi. itu yang sangat penting bagi kami," tuturnya.
Tidak adanya kerugian terhadap perekonomian negara yang ditimbulkan kliennya juga menjadi pertimbangan Master Parulian mengajukan permohonan banding. Selain itu, kata Juniver, perbedaan vonis terhadap lima terdakwa kasus ini menjadi pertimbangannya.
"Kedua, dalam putusan ini dengan tegas menyatakan jaksa menuntut ada perekonomian negara, ya, malahan kepada Wilmar sempat dituntut Rp 10 triliun. Kita juga melihat analisa hakim, ya menyatakan tidak ada kerugian perekonomian negara, karena ini adalah mengenai kebijakan," tutur Juniver.
"Dan kemudian yang ketiga, yang menarik, terjadi perbedaan antara majelis di dalam suatu mengambil keputusan membedakan peran masing-masing, malahan dikatakan bersama-sama. Tetapi beban kerugian yang dibebankan itu pada korporasi tidak jelas, berapa tanggung jawab setiap perusahaan, tidak jelas," imbuhnya.
Juniver pun mengaku akan berdiskusi dengan kliennya, Master Parulian Tumanggor, terkait langkah banding. Dia menyatakan kelangkaan minyak goreng terjadi karena kebijakan pemerintah yang salah.
"Kita dalam tuntutan kena 10 tahun ya kita divonis hari ini 1,6 tahun penjara khusunya dari Wilmar. Lantas langkah berikutnya apa? Kami akan berdiskusi dengan klien kami, karena pertimbangan majelis ini tentu akan kami cermati lagi, karena ada hal-hal khusus yang kami katakan dari awal sebenernya masalah kelangkaan minyak goreng ini adalah karena kebijakan yang salah dari pemerintah, bukan karena pengusaha melakukan ekspor yang berlebihan," ujar Juniver.
(mae/mae)