.webp)
Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aries, yang dihadirkan Bharada Richard Eliezer mengatakan seorang hakim bisa membebaskan terdakwa bila ada keraguan apakah terdakwa salah atau tidak. Apa alasannya?
Hal itu diungkap Albert saat menjadi ahli meringankan untuk Eliezer terkait perkara pembunuhan Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022). Mulanya, pengacara Eliezer, Ronny Talapessy, bicara soal penghapusan pidana bisa dilakukan apabila terdapat keraguan mengenai perintah dari atasan yang melawan hukum.
"Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan? Dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini?" tanya Ronny dalam sidang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Albert menjelaskan, sejatinya dalam hukum pidana, bukti-bukti itu harus terang benderang. Bukti yang menunjukkan fakta harus betul-betul memiliki kekuatan pembuktian yang bisa meyakinkan majelis hakim.
"Ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, yang pertama sesuai adagium in criminalibus debent esse luce clariores badan dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim," kata Albert.
Albert lalu berbicara tentang Pasal 138 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila tidak ada dua alat bukti. Perbuatan pidana, kata Albert, harus ada keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa dan yang menjadi terdakwa itu lah yang betul-betul melakukannya.
"Yang kedua kalau bicara tentang Pasal 183 KUHAP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya, " kata Albert.
Menurut Albert, hakim bisa menggunakan asas in dubio pro reo bila ada sesuatu keragu-raguan. Keragu-raguan itu, kata Albert, soal apakah terdakwa salah atau tidak dan kemudian majelis hakim harus membebaskan terdakwa.
"Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia, hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlaku lah adagium in dubio pro reo bukan in dubio pro lege artinya dalam keragu-raguan hakim harus membebaskan terdakwa," ungkap Albert.
Selanjutnya apakah Eliezer memungkinkan terbebas dari pidana? >>>
