.webp)
KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa hingga Wagub Jatim Emil Dardak terkait dugaan suap dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simandjuntak. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Sahat.
Rangkaian OTT terhadap Sahat itu terjadi pada Rabu (14/12/2022) malam. Ada empat orang yang diamankan KPK dalam OTT itu.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut empat orang yang diamankan dalam OTT itu adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak, Staf Ahli Sahat bernama Rusdi, Kepala Desa Jelgung Kabupaten Sampang bernama Abdul Hamid dan seorang Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johanis mengatakan kasus dugaan suap ini diusut KPK setelah ada laporan masyarakat soal rencana penyerahan sejumlah uang kepada anggota DPRD atau yang mewakili terkait pengurusan dana hibah. Dia mengatakan proses pemberian uang itu dilakukan Abdul Hamid ke Rusdi di salah satu mal di Surabaya.
Dari OTT itu, KPK menyita uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing dolar Singapura dengan jumlah total Rp 1 miliar. KPK menduga suap itu ditujukan agar Sahat membantu pengusulan dan pemberian dana hibah kepada Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi.
Dana hibah itu diduga berasal dari APBD Pemprov Jatim yang jumlah alokasinya mencapai Rp 7,8 triliun dengan sasaran pemberian kepada organisasi masyarakat yang ada di Jatim. KPK menduga praktik bantuan yang dilakukan oleh Sahat ini telah terjadi sejak tahun 2021.
Sahat diduga meminta commitment fee sebesar Rp 2 miliar untuk sekali pencairan. Sahat juga diduga memotong uang bantuan itu sebanyak 20 persen dari total yang diterima. Kemudian, Abdul Hamid turut diduga memotong uang bantuan itu sebesar 10 persen.
KPK menduga uang bantuan yang telah dicairkan sebanyak Rp 40 miliar selama tahun 2021 dan 2022. Jika dikalkulasikan, dari jumlah sekali pencairan Sahat diduga mendapat Rp 8 miliar ditambah Rp 2 miliar commitment fee.
Sementara, uang yang diamankan dalam OTT diduga berkaitan dengan alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan 2024. KPK menyebut Abdul Hamid kembali menghubungi Sahat Tua dan sepakat dengan ijon sebesar Rp 2 miliar. KPK menduga Sahat telah menerima sekitar Rp 5 miliar dalam pengurusan alokasi dana hibah.
"Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk pokmas (kelompok masyarakat), Tersangka STPS telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dalam konferensi pers, Jumat (16/12/2022) dini hari.
Penggeledahan yang Dilakukan KPK Usai Sahat Ditahan
Pada Senin (19/12), penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung DPRD Jatim. KPK menggeledah ruang kerja Ketua DPRD, ruang Sahat Tua Simandjuntak dan beberapa ruangan lainnya. Kabag Pemberitaan KPK menyebut penyidik menemukan uang tunai dalam penggeledahan itu.
"Ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen, barang bukti elektronik dan sejumlah uang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (20/12/2022).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Pada Rabu (21/12), penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan. Kali ini, KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Dardak. Selain ruang kerja Gubernur dan Wakil, KPK turut menyisir kantor Sekretariat Daerah dan Bappeda Jatim.
"Betul, hari ini (21/12) tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah dan Bappeda Jatim," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (21/12).
"Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (22/12).
Namun, Ali belum merincikan secara jelas apakah dokumen itu memang berisisan langsung dengan dugaan suap pengelolaan hibah yang dilakukan oleh Sahat Tua. Ia memastikan bakal terus menyampaikan perkembangannya.
Khofifah Nyatakan Tak Ada Dokumen yang Dibawa
Gubernur Khofifah mengaku tidak ada dokumen yang dibawa dari ruang kerjanya. Dia juga menyebut tak ada dokumen yang dibawa dari ruang kerja Emil
"Yang terkonfirmasi di ruang (kerja) gubernur tidak ada dokumen yang dibawa," kata Khofifah usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Semeru 2022 di Mapolda Jatim, seperti dilansir detikJatim, Kamis (22/12).
"Di ruang Wagub (Emil) tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa jadi, posisinya itu," sambungnya.
Khofifah mengaku jajarannya menghormati proses yang tengah berjalan. Dia mengatakan Pemprov Jatim mendukung data yang dibutuhkan KPK.
"Saya, Pak Wagub, Pak Sekda, saya menyampaikan jajaran Pemprov Jatim menghormati proses yang berjalan dan kami semua jajaran Pemprov Jatim siap mendukung data jika dibutuhkan KPK," imbuhnya.
KPK Buka Peluang Panggil Khofifah-Emil Dardak
Terbaru, KPK membuka peluang untuk memanggil dua pejabat tinggi Pemprov Jatim tersebut. Dia menyebut semua pihak yang diduga mengetahui perkara tersebut tak luput dari panggilan penyidik KPK.
"Siapa pun pasti akan dipanggil sebagai saksi sepanjang diduga mengetahui dugaan perbuatan para tersangka sehingga menjadi makin terang dan jelas," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/12).
Ali menyampaikan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan apakah KPK akan memanggil Gubernur dan Wagub Jatim usai ruang kerja keduanya digeledah. Ali menyebut pemanggilan terhadap saksi dilakukan sesuai kebutuhan penyidik KPK.
"Pemeriksaan saksi-saksi tentu sesuai kebutuhan penyidikan. Kami akan informasikan perkembangannya," ucap dia.
"Untuk itu, KPK berharap pihak yang nanti dipanggil untuk kooperatif hadir," sambungnya.
