.webp)
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari mendukung isyarat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 pada akhir tahun. Namun Lucy mengingatkan ada konsekuensi terkait langkah tersebut.
"Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri PPKM level 1 pada akhir Desember 2022 layak didukung. Ada dua pertimbangan terkait perlunya PPKM level 1 dicabut," kata Lucy kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).
Lucy menyebutkan setidaknya ada dua pertimbangan mengapa PPKM perlu dicabut. Menurutnya, angka kasus COVID sudah melandai. Dengan demikian, Jokowi harus berani menyatakan bahwa RI sudah bebas dari COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, COVID-19 terus melandai di Indonesia. Hal ini mengindikasikan Indonesia tidak lagi mengalami pandemi COVID-19. Karena itu, tidak ada alasan untuk memperpanjang PPKM level 1. Presiden harus berani menyatakan Indonesia sudah bebas dari COVID-19," ujar legislator dapil Jatim 1 ini.
Pertimbangan kedua, lanjut Lucy, adalah dicabutnya PPKM itu dapat menggairahkan perekonomian. "Dua, pencabutan PPKM level 1 dapat menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. Hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan investor asing ke Indonesia," kata dia.
Meski begitu, Lucy mengingatkan Jokowi bahwa ada konsekuensi dari pencabutan PPKM level 1. Menurutnya, pemerintah harus mencabut penerapan protokol kesehatan.
"Konsekuensinya, Indonesia sebaiknya mencabut protokol kesehatan dalam beraktivitas di luar rumah. Rakyat Indonesia dengan sendirinya dapat kembali hidup normal," kata Lucy.
Lebih lanjut, Lucy berharap langkah ini nantinya dapat mengantisipasi RI dari resesi global yang diperkirakan akan terjadi pada 2023.
"Dua hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada2023. Harapannya, Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu," kata dia.
Simak selengkapnya di halaman berikut.
Saksikan Video 'Jokowi: Mungkin Akhir Tahun, Kita Akan Menyatakan PSBB-PPKM Berhenti':
Jokowi Isyaratkan Cabut PPKM
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kemungkinan pemberlakuan PPKM level 1 bakal dicabut akhir tahun. Seiring dengan perbaikan kasus sejak kilas balik angka kasus COVID-19 di RI melonjak saat varian Delta muncul.
"Perlu saya ingatkan mengenai gempuran adanya pandemi. Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56 ribu kasus. Saat itu saya ingat, hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama," beber Jokowi kepada wartawan di Outlook Perekonomian, Jakarta Selatan, Rabu (21/12).
"Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain sekarang ini," kata dia.
Puncak kasus COVID-19 sempat kembali meningkat mencapai puncaknya 64 ribu per hari saat gelombang varian Omicron tiba. Fenomena itu, menurut Jokowi, adalah perjalanan panjang hingga akhirnya Indonesia dinilai berhasil keluar dari krisis COVID-19.
"Muncul lagi Omicron, puncaknya mencapai 64 ribu kasus harian. Sehingga kita ingat saat itu ada APD kurang, oksigen nggak ada, pasien numpuk di RS. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup, tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik," katanya.
"Dan hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB PPKM kita. Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulit ya," lanjut dia.
Lebih lanjut Jokowi masih menunggu kajian terkait penghentian PPKM. Jokowi menargetkan kajian itu selesai pekan ini.
"PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya," kata Jokowi.
