Massa dari Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Mereka datang mengendarai odong-odong sambil membawa panci.
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (14/12/2022) pukul 13.30 WIB, puluhan emak-emak mulai memadati kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tampak odong-odong hingga angkot biru berjajar di sepanjang Jalan Merdeka Selatan depan Balai Kota DKI.
Para demonstran membawa sejumlah atribut, antara lain mobil komando, panci, beserta poster-poster bertuliskan tuntutan demo hari ini. Mayoritas massa terdiri atas emak-emak yang membawa anak-anaknya.
Mereka berteriak dan meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono keluar menemui massa aksi sambil menyanyikan yel-yel.
"Gubernur mana, Gubernur mana, temui rakyat!" teriak salah satu demonstran, Rabu (14/12/2022).
"Gubernur, tolong jangan di dalem aja. Temui rakyat miskin. Kasihan rakyatnya, lapar, udah mau istirahat, tapi masih menanti jawaban Bapak," sahut massa aksi lainnya.
Sejumlah tuntutan pun disampaikan oleh demonstran kepada Heru Budi. Tuntutan tersebut di antaranya meminta Gubernur DKI memberikan pelayanan gratis di bidang kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi warga miskin.
Kemudian, mereka menuntut Gubernur DKI dan Menteri Sosial memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk sektor informal oleh negara sebagaimana program JKN PBI yang telah dianggarkan oleh APBN. Mereka juga hendak mengadu belum menerima bantuan sosial pascakenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
"Kami dari Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan juga telah banyak menerima laporan dari warga miskin kota yang belum mendapatkan bantuan sosial, seperti BLT BBM, PKH, BPNT, PKH, dan bantuan lainnya. Kami dari Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan kembali menagih janji kepada negara," kata Ketua Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan Marlo Sitompul kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Selain itu, pihaknya menemukan rumitnya prosedur rakyat miskin memperoleh program bansos. "Temuan ini menunjukkan bahwa rakyat miskin sulit melewati tahapan pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) yang dilakukan pada 2022. Padahal DKTS/SIKS-NG Kemensos sekarang menjadi acuan untuk kementerian dan pemda dalam memberikan bantuan sosial bagi rakyat miskin," jelasnya.
Berikut tuntutan lengkap yang disampaikan oleh massa aksi hari ini:
1. Segera memproses data 5.000 kepala keluarga dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung agar bisa memperoleh program bantuan sosial dari negara.
2. Permudah akses rakyat miskin untuk mendapatkan program bantuan sosial.
3. Berikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk sektor informal oleh negara sebagaimana program JKN PBI yang telah dianggarkan oleh APBN.
4. Berikan pelayanan gratis di bidang kesehatan, pendidikan, adminduk, perumahan, dll bagi rakyat miskin Indonesia.
5. Perbesar anggaran untuk rakyat miskin Indonesia.
Lihat juga video 'Heru Budi Beberkan Alasan Copot Marullah dari Sekda DKI':
(taa/yld)