BPJS Ketenagakerjaan-Pemkab Bekasi Beri Perlindungan ke 26.808 Petani

ADVERTISEMENT

BPJS Ketenagakerjaan-Pemkab Bekasi Beri Perlindungan ke 26.808 Petani

Atta Kharisma - detikNews
Jumat, 09 Des 2022 17:40 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Sosial ke Petani di kabupaten Bekasi
Foto: BPJS Ketenagakerjaan
Jakarta -

BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi berkolaborasi memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk 26.808 petani di Kabupaten Bekasi. Perlindungan yang diberikan terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang seluruh iurannya dibayarkan melalui APBD Kabupaten Bekasi tahun 2022.

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan petani ini merupakan yang terbanyak di seluruh Indonesia. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan secara langsung menyerahkan kartu kepesertaan kepada perwakilan petani sebagai bukti telah aktifnya perlindungan mereka.

"Selama ini Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah industri identik sekali dengan pabrik dan sebagainya. Padahal di balik itu kami juga punya pertanian dan punya ribuan petani yang mereka bekerja juga untuk negeri," ujar Dani dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

"Oleh karena itu, kami merasa harus memiliki keberpihakan, kepedulian kepada petani dan salah satu langkah yang kami ambil adalah dengan memberikan perlindungan bagi para petani melalui asuransi ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.

Dani berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan ini bisa bermakna dan bermanfaat agar bisa menjadi program unggulan yang berkesinambungan.

Sementara itu, Zainudin memuji terobosan Pemkab Bekasi yang memberikan perhatian khusus kepada petani sebagai bagian dari kategori pekerja rentan. Ia menyebutkan hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 yang mendorong seluruh pemerintah daerah berperan aktif dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing.

"Tentu sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Oleh karena itu produktivitas para petani harus terus dijaga agar mereka dapat bekerja tanpa rasa cemas sehingga menghasilkan komoditi yang berkualitas dan melimpah. Ini merupakan gerakan yang sangat baik dan patut diapresiasi," ungkapnya.

Zainudin menjelaskan hingga saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi lebih dari 900 ribu petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia pun mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa mengikuti langkah Pemkab Bekasi dalam memberikan perlindungan bagi petani maupun pekerja rentan lainnya.

Lebih lanjut, Zainudin mengungkapkan dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan, peserta bisa menikmati manfaat perlindungan yang sangat lengkap. Salah satunya perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis apabila peserta mengalami kecelakaan saat bekerja.

Jika dalam masa pemulihan peserta tidak bisa bekerja, papar Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Sedangkan bagi peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja, Zainudin mengatakan santunan JKK akan diberikan kepada ahli waris sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp 42 juta. Selain itu 2 orang anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp 174 juta.

Dalam kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan santunan kepada 3 ahli waris pekerja yang meninggal dunia dengan total manfaat mencapai Rp 137 juta.

"Jadi mudah-mudahan inisiasi dan kolaborasi kita bersama pemerintah pusat hingga pemerintah daerah akan segera menghadirkan sosial yang terbaik sehingga menjamin kesejahteraan seluruh pekerja dan keluarganya. Selain itu perlindungan jaminan sosial dapat dirasakan oleh seluruh pekerja, tidak hanya pekerja formal, namun juga bagi pekerja informal," terang Zainudin.

"Hal ini selaras dengan kampanye yang sedang kami gaungkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," pungkasnya.

(fhs/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT