Fraksi PKB DPRD DKI meminta Pemprov DKI maksimal menyelesaikan masalah parkir liar yang diduga menghasilkan miliaran rupiah per tahun. PKB tak ingin adanya preman baru akibat parkir liar itu.
"Makanya pemerintah DKI, UPT Parkir ini harus lebih maksimal lagi. Bukan hanya di situ saja, bayangkan di seluruh Jakarta berapa coba pendapatan kita dari parkir," kata Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Selasa (6/12/2022).
Hasbiallah mengatakan sebagian tempat parkir di DKI bekerja sama dengan pihak swasta. Dia meminta parkir ini diawasi sehingga tidak menghidupkan preman-preman baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang sebagian di pegang oleh swasta bekerja sama dengan UPT Parkir, itu nggak ada masalah. Tapi pengawasan itu lebih diperketat, jangan parkir ini menghidupkan preman-preman baru," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani meminta Pemprov DKI menindak tegas parkir liar di Jakarta. Rani menilai parkir liar mengganggu masyarakat.
"Ya memang harus diakui terkadang parkir liar memang mengganggu kita sesama warga," kata Rani saat dihubungi terpisah.
Rani berharap parkir liar itu bisa ditata dengan baik. Sehingga, kata dia, membuat jalanan lebih rapi dan masyarakat merasa nyaman.
"Jadi memang seharusnya bisa diatur agar lebih baik, membuat lebih rapi dan teratur sehingga jalanan dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Sehingga masing-masing hak kita sesama warga tidak ada yang terganggu," ujar dia.
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Saksikan juga 'Saat Kerumunan Citayam Fashion Week Dibubarkan, Parkir Liar Ditertibkan':
Lebih lanjut, Rani menyarankan agar oknum yang melakukan parkir liar disanksi tegas. Dia meminta Pemprov DKI fokus menyelesaikan persoalan parkir liar ini.
"Sebaiknya kalau ada aturan harus ada sanksi tegas ya. Karena kalau kita lihat di GI (Grand Indonesia) kan selain problem parkir di situ juga menjadi pusat kuliner yang hits saat ini serba susah juga sih ya nertibin," jelasnya.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor sebelumnya menyoroti praktik parkir liar di Jakarta. Dia memperkirakan parkir liar di Jakarta dapat meraup untung hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Tigor mencontohkan biaya parkir liar di sekitar Grand Indonesia, Jakarta Pusat, mencapai Rp 10 ribu per sepeda motor. Apabila setiap hari ada 5.000 sepeda motor, juru parkir (jukir) dapat meraup untung hingga Rp 50 juta per hari, Rp 1,5 miliar sebulan dan Rp 18 miliar dalam kurun waktu setahun.
"Kalau kita lihat semua kawasan parkir liar di sekitar Grand Indonesia itu banyak sekali dan diisi ribuan sepeda motor. Bisa dibayangkan betapa besarnya pendapatan parkir liar di kawasan sekitar Grand Indonesia. Misalnya saja ada sekitar 5.000 sepeda motor setiap hari yang parkir di sana, pendapatannya ada Rp 50 juta sehari, Rp 1,5 miliar sebulan, dan Rp 18 miliar dalam setahun," kata Azas dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12).