.webp)
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor menyoroti praktik parkir liar di Jakarta. Dia memperkirakan parkir liar di Jakarta dapat meraup untung hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Tigor mencontohkan biaya parkir liar di sekitar Grand Indonesia, Jakarta Pusat, mencapai Rp 10 ribu per sepeda motor. Apabila setiap hari ada 5.000 sepeda motor, juru parkir (jukir) dapat meraup untung hingga Rp 50 juta per hari, Rp 1,5 miliar sebulan dan Rp 18 miliar dalam kurun waktu setahun.
"Kalau kita lihat semua kawasan parkir liar di sekitar Grand Indonesia itu banyak sekali dan diisi ribuan sepeda motor. Bisa dibayangkan betapa besarnya pendapatan parkir liar di kawasan sekitar Grand Indonesia. Misalnya saja ada sekitar 5.000 sepeda motor setiap hari yang parkir di sana, pendapatannya ada Rp 50 juta sehari, Rp 1,5 miliar sebulan, dan Rp 18 miliar dalam setahun," kata Azas dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azas mengakui fenomena parkir liar di badan jalan Ibu Kota bukanlah rahasia lagi. Bahkan, fenomena ini kerap menimbulkan bentrok antarkelompok ormas, seperti yang terjadi di Kelapa Gading dan Cibubur beberapa tahun lalu.
Menurutnya, terdapat 16 ribu satuan ruas parkir (SRP) liar yang sudah ditutup. Namun, kata dia, dalam kurun lima tahun terakhir, parkir liar di badan jalan kembali hidup.
Berdasarkan perhitungannya, bila sehari ada delapan jam efektif parkir dan biaya rata-rata per jam Rp 10 ribu, maka pendapatan parkir liar di Jakarta Rp 10 ribu x 8 jam x 16 ribu ruas parkir adalah Rp 1,28 miliar sehari, sebesar Rp 38,4 miliar sebulan, dan Rp 460 miliar per setahun.
"Jumlah SRP parkir liar di Jakarta tentu jumlahnya bisa lebih banyak maka pendapatannya bisa bertambah lagi. Begitu pula perhitungan satu SRP efektif 8 jam setiap hari di Jakarta adalah hitungan kecil," ujarnya.
Pemprov DKI Diminta Audit
Pemprov DKI Jakarta lantas didorong melakukan audit parkir liar yang berimbas pada kemacetan Ibu Kota. Azas meyakini, pengelolaan parkir yang baik bisa mengurai masalah kemacetan sekaligus sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Saksikan juga 'Kala Parkir Liar di Senopati Ditertibkan Usai Kapolda Geram':
"Harap Pemprov Jakarta menertibkan manajemen keuangan parkir dari retribusi parkir di badan jalan yang sekarang ini diliarkan oleh UP Parkir dan Dinas Perhubungan Jakarta. Begitu pula dengan pengelolaan parkir di pasar PD Pasar Jaya perlu ditertibkan karena lima tahun diliarkan sehingga tidak terkontrol pendapatannya. Manajemen pendapatan parkir di pasar milik PD Pasar Jaya perlu diaudit dan diawasi pendapatannya agar tidak diliarkan untuk mudah dikorupsi," tegasnya.
Azas menekankan, kedua tujuan ini bisa dicapai bersamaan jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan bersih. Sebagai alat bantu sistem transportasi, kata dia, parkir bisa dikelola dengan manajemen parkir baru.
"Jika parkir dikelola sebagai alat bantu memecahkan masalah transportasi Jakarta yakni masalah kemacetan maka ini sesuai dengan target Pj Gubernur Jakarta bapak Heru Budi yang ingin memecahkan masalah kemacetan Jakarta," ucapnya.
Azas mengaku sudah beberapa kali menyampaikan usulan tersebut melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena itu, kali ini ia mendukung langkah Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memecahkan masalah kemacetan di Jakarta.
"Saya mendukung Bapak Pj Gubernur Jakarta memecahkan kemacetan Jakarta dan memerintahkan Dinas Perhubungan menertibkan dan memperbaiki manajemen Perparkiran Jakarta agar bisa membantu memecahkan masalah transportasi Jakarta, yakni kemacetan dan mendapat pendapatan yang baik juga besar dari manajemen parkir untuk PAD Jakarta," imbuhnya.
