M Taufik ke Heru Budi soal Copot Marullah dari Sekda DKI: Jangan Seenaknya

ADVERTISEMENT

M Taufik ke Heru Budi soal Copot Marullah dari Sekda DKI: Jangan Seenaknya

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 19:10 WIB
M Taufik di Seknas BPN Prabowo-Sandiaga, Jakarta, 6 Mei 2019.
M Taufik (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Politikus senior M Taufik menyorot langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali. M Taufik menilai Heru mengambil langkah gegabah sekaligus melanggar ketentuan Undang-Undang ASN.

"Ini negara punya aturan hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2022).

M Taufik menuturkan Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Sedangkan pasal 116 ayat (2) juga menegaskan pergantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Karena itulah, M Taufik mewanti-wanti agar Heru tak bersikap semena-mena.

"Sekarang Marullah melanggar aturan hukum tidak? Kan, tidak. Jangan seenaknya saja," tegasnya.

Di samping itu, M Taufik mengaku khawatir Presiden Joko Widodo akan digugat ke PTUN karena menerbitkan Keppres Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jika Presiden digugat di PTUN hanya karena mengeluarkan Keppres tanpa melalui kajian matang kasihan Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Eks Wakil Ketua DPRD DKI itu lantas mengingatkan agar Heru Budi bertindak sesuai aturan berlaku. Jangan sampai, kata dia, tindakan itu menjadi kebiasaan.

"Pj Gubernur DKI yang terhormat ikuti UU ASN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat sekretaris daerah (sekda)," tegasnya.

"Jangan dibiasakan menerjang aturan," tambah dia.

Pencopotan Marullah Matali Dinilai Sarat Unsur Politis

M Taufik menilai pencopotan Marullah Matali sebagai Sekda sarat unsur politis. Apalagi, kata dia, Marullah memegang peranan strategis selama menjabat Sekda DKI lantaran turut menjabat ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Merasa miris dan sangat prihatin atas terjadinya Sekdaprov DKI dimutasi sebagai Deputi. Secara konsekuensi yuridisnya jika secara fakta hukum terbukti. Maka SK Pj Gubernur DKI mengandung unsur cacat hukum. Bahkan, keberlakuannya tidak sah dan batal demi hukum," imbuhnya.

Taufik menerangkan, merujuk pada Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 Pasal 2, penunjukan penjabat sekretaris daerah dilakukan dalam hal: Huruf a. jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui; dan Huruf b. sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.

Kemudian, ayat (2) penunjukan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: Huruf a. Menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi; dan Huruf b. Gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

Ayat (3) penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Meski begitu, M Taufik masih percaya Heru Budi merupakan seorang pejabat yang taat aturan dan hukum.

"Saya sampaikan ini, karena Heru pejabat yang taat aturan dan hukum, bukan seorang pejabat pemberani," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Heru Budi melantik Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata. Pelantikan Marullah sebagai Deputi Gubernur DKI digelar secara tertutup di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (2/12/2022). Kini Marullah digantikan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Diketahui sebelumnya Marullah menjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta. Sedangkan Uus Kuswanto menjabat Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Dewan DKI.

Surat pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 139/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, pelantikan tersebut merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/8607/SJ, perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1174 Tahun 2022 tentang Pengangkatan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Simak Video: Heru Budi Beberkan Alasan Copot Marullah dari Sekda DKI

[Gambas:Video 20detik]




(taa/isa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT