DPR Minta Tak Perlu Demo KUHP Baru, LBH Jakarta: Mereka Tak Hormati HAM!

ADVERTISEMENT

DPR Minta Tak Perlu Demo KUHP Baru, LBH Jakarta: Mereka Tak Hormati HAM!

Adrial Akbar - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 18:27 WIB
LBH Jakarta respons anggota DPR yang minta tak perlu ada demo usai RKUHP disahkan
LBH Jakarta merespons anggota DPR yang minta tak perlu ada demo usai RKUHP disahkan. (Adrial/detikcom)
Jakarta -

Pengacara Publik LBH Jakarta, Citra Referandum, merespons ucapan anggota DPR yang meminta tidak adanya demo usai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tidak menghargai hak asasi manusia.

Citra awalnya menanggapi ucapan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang meminta tidak ada demo terkait pengesahan KUHP baru. Hal itu dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia.

"Jadi memang pernyataan-pernyataan pejabat negara ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati hak asasi manusia," ujar Citra kepada wartawan di depan gedung DPR, Selasa (6/12/2022).

"Kalau selama ini mereka mengatakan 'oh kita cari jalan tengah yang pro dan kontra soal KUHP, negara kita negara hukum'. Seharusnya mereka tidak bertindak sebagai wasit, seharusnya mereka berpihak kepada HAM sebagai pilar dari negara hukum," tambahnya.

Selain itu, Citra menanggapi ucapan Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang menyebut tidak akan menemui massa aksi dan meminta semua protes diarahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Citra menilai gugatan yang diarahkan ke MK akan percuma karena MK sendiri telah diintervensi oleh pemerintah.

"Itu bukti nyata ya, ditemui juga enggak, kalaupun ditemui, sosialisasinya cuma satu arah kalau pertanyaan ke MK atau tidak, MK itu memang sudah diarahkan oleh pemerintah, oleh DPR jadi artinya itu medium memang sudah dikondisikan. Ada banyak buktinya, pertama UU MK sudah direvisi, kedua hakim MK malah diberikan penghargaan oleh presiden," ujar dia.

Citra juga mengklaim, MK sendiri sudah tidak dapat dipercaya karena telah dikooptasi. Ia mencontohkan salah satu bentuk tidak dapat dipercayanya MK ketika UU Cipta Kerja diputuskan inkonstitusional bersyarat.

"Jadi inkonstitusional yang bersyarat, kalau bertentangan ya bertentangan saja tidak perlu pakai frasa bersyarat. Ini kan membuktikan situasi ini juga sudah buruk. Jadi kalau kita RKUHP ke MK tidak bakal beda jawabannya," pungkasnya.

Simak pernyataan DPR RI di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT