KPK Optimistis Hakim Tolak Praperadilan AKBP Bambang Kayun

ADVERTISEMENT

KPK Optimistis Hakim Tolak Praperadilan AKBP Bambang Kayun

M Hanafi Aryan - detikNews
Selasa, 06 Des 2022 13:26 WIB
Ali Fikri
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Proses sidang gugatan praperadilan AKBP Bambang Kayun berlanjut hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KPK yakin majelis hakim menolak keberatan Bambang atas penetapan tersangka di kasus suap.

"Hari ini (Selasa, 6/12) sesuai agenda kelanjutan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).

"Iya, tentu kami optimistis gugatan tersebut akan ditolak hakim," imbuh dia.

Ali memastikan pihak KPK lewat Biro Hukum bakal hadir dalam persidangan ini. Dia menyebut KPK bakal menjelaskan soal penetapan tersangka terhadap Bambang.

"KPK melalui Biro Hukum siap hadir dan jelaskan tanggapan atas permohonan dimaksud," ucap dia.

Dia memastikan, dalam proses penyidikan kasus suap Bambang ini, KPK telah bekerja sesuai dengan mekanisme. Dia menyebut perkara ini juga disidik sesuai secara prosedural dan hukum yang berlaku.

"Kami tegaskan seluruh proses mekanisme yang KPK lakukan pada penyidikan perkara tersebut telah sesuai prosedur dan hukum berlaku," pungkasnya.

Sebelumnya, hal serupa disampaikan Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto. Dia memastikan KPK sudah mengusut perkara itu sesuai dengan prosedur.

"Kami yakin, kalau yang sudah kami lakukan, sudah prosedural baik dari sisi teknis dan materi," kata Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto kepada wartawan, Senin (5/12).

Kendati demikian, Karyoto tak mau ambil pusing soal gugatan praperadilan tersebut. Dia menjelaskan proses itu merupakan hak setiap orang yang ditersangkakan oleh aparat penegak hukum.

"Terhadap orang ditersangkakan oleh aparat penegak hukum, mempunyai hak untuk melakukan sah atau tidaknya penetapan status tersebut melalui praperadilan," tutup Karyoto.

Diketahui, AKBP Bambang Kayun meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan tersangka kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. AKBP Bambang Kayun meminta hakim menyatakan penetapan tersangka kepadanya tidak sah.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh pemohon selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013 s/d 2019, dari Emylia Said dan Hermansyah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum," kata pengacara Bambang, Jiffy Ngawiat saat membacakan permohonan di PN Jaksel, Senin (5/12).

Bambang Kayun meminta majelis hakim PN Jakarta Selatan menyatakan penyidikan oleh KPK terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dia menyebut karena itulah penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

"Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum, " kata tim penasihat hukum Bambang.

Tak hanya itu, Bambang juga meminta majelis hakim menyatakan segala tindakan keputusan dan penetapan yang dikeluarkan KPK tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal itu berkaitan dengan pemblokiran seluruh rekening bank milik AKBP Bambang Kayun.

"Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan/atau keputusan dan/atau Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening pemohon atau setidak-tidaknya terhadap rekening atas pemohon pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening: 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS," ujar tim penasihat hukum Bambang.

Lihat juga video 'KPK Tetapkan AKBP Bambang Kayun Tersangka Dugaan Suap-Gratifikasi':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/azh)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT