Eks Hakim Agung Gayus Bertemu Mahfud Md Bahas Karut-marut Pengadilan

ADVERTISEMENT

Eks Hakim Agung Gayus Bertemu Mahfud Md Bahas Karut-marut Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Senin, 05 Des 2022 15:07 WIB
Gayus Lumbuun
Gayus Lumbuun bertemu Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Mantan hakim agung Gayus Lumbuun bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud Md. Dalam pertemuan di kantor Mahfud itu, Gayus dan Mahfud Md membahas soal karut-marut Mahkamah Agung (MA) dan lembaga pengadilan.

"Topik utama yang saya sampaikan kepada Menko adalah karut-marutnya peradilan," kata Gayus kepada wartawan, Senin (25/11/2022).

Pertemuan itu digelar pagi ini di kantor Menko Polhukam. Menurut data Komisi Yudisial (KY), hingga saat ini sudah puluhan hakim yang diusut dan bermasalah. Terbaru, ada hakim agung Sudrajad Dimyati kini mendekam di sel KPK dan hakim agung Gazalba Saleh yang kini menjadi tersangka korupsi.

"Saya sampaikan dalam pertemuan itu bagaimana nasib korban akibat dari putusan yang disebabkan jual beli perkara oleh hakim," ucap Gayus Lumbuun.

Gayus datang sebagai Pembina Lembaga Eksaminasi Hukum Indonesia (LEHI). Ikut dalam pertemuan itu Ketua LEHI, Laksanto Utomo. LEHI mengaku merasa miris atas nasib para korban dari peradilan atau putusan yang ternyata hakimnya terbukti menerima suap, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung (MA).

"Dua hakim agung dinyatakan KPK sebagai tersangka. Ini karut-marut yang ditemukan di dunia peradilan," ujar Gayus Lumbuun.

LEHI memberi masukan agar dilakukan penataan atau membenahi sengkarut lembaga peradilan di semua tingkatan. Yakni mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga MA. Bila ada 35 Pengadilan Tinggi, berarti ada 70 orang hakim yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan di tingkat pusat atau MA, terdapat 10 pimpinan yang harus dievaluasi.

"(Nanti hasilnya) yang bagus dipertahankan yang buruk diganti. Agar peradilan ini menjadi wajah baru, dengan cara mengevaluasi para pimpinan hakim di seluruh Indonesia. Itu inti pembahasan yang tadi disampaikan," kata Gayus menegaskan.

Selanjutnya, putusan yang terindikasi suap perlu dilakukan eksaminasi. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 disebutkan instruksi untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan perkara-perkara yang berkembang dan menjadi polemik atau kontroversi di masyarakat.

"Eksaminasi ini bukan barang baru di peradilan karena ada Sema Nomor 1 Tahun 1967, ketuanya ketika itu Pak Suryadi," ucap Gayus.

(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT