Sidang KSP Indosurya, Saksi dari Kemenkop Jelaskan Aturan Hukum Koperasi

ADVERTISEMENT

Sidang KSP Indosurya, Saksi dari Kemenkop Jelaskan Aturan Hukum Koperasi

Silvia Ng - detikNews
Sabtu, 03 Des 2022 11:28 WIB
KSP Indosurya
Foto: dok istimewa
Jakarta -

Salah seorang saksi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) bernama Tri Aditya Putra menjelaskan tentang aturan hukum koperasi dalam sidang lanjutan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Tri juga menjelaskan tentang anggota KSP Indosurya hanya 150 orang, sedangkan nasabah yang disebut sebagai korban mencapai 23 ribu lebih.

Hal itu disampaikan Tri dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat (3/12/2022) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Tri diketahui menjabat Kepala Bidang Kepatuhan Koperasi di Kemenkop.

Tri mengakui, dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak diatur adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pengurus koperasi. Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan dari pengacara Henry, Waldus Situmorang, mengenai berita acara pemeriksaan (BAP).

"Terhadap pengelola telah menjalankan operasional, maka anggota dapat meminta keberatan. Tindakan Henry Surya tidak dapat dimintakan pidana karena dalam UU Koperasi tidak dapat sanksi pidana?" tanya Waldus mengutip BAP Tri.

"Karena dalam UU kita koperasi tidak dapat sanksi pidana dan hanya bisa kena sanksi administrasi. Tidak pernah (melapor pidana), yang pasti sanksi administratif," ucap Tri.

Secara terpisah Paris Manalu selaku anggota tim jaksa penuntut umum menyebut saksi Tri mengatakan KSP Indosurya hanya memiliki 150 orang. Oleh sebab itu, nasabah 23 ribu lebih yang menjadi korban tidak tercatat di Kemenkop.

"Setelah mendengar keterangan saksi dari Kemenkop bahwa KSP memiliki anggota koperasi hanya 150 orang sehingga nasabah yang mencapai 23.700 orang tersebut tidak ada datanya di Kemenkop," ucap Paris Manalu.

"Sedang saksi Simon Chaniago yang menjabat sebagai Direktur atas PT Sun dan sembilan PT lainnya hanyalah dipinjam KTP sebagai persyaratan sebuah PT. Kalau ada saham atas namanya, itu hanyalah dicatut namanya, dan tidak pernah tahu keuangan perusahaan-perusahaan tersebut karena direktur utama adalah Terdakwa Henry Surya dan yang mengelola keuangan untuk ke perusahaan cangkang adalah Fatony," imbuhnya.

Di sisi lain Waldus selaku pengacara Henry Surya mengklaim keterangan saksi Tri itu menegaskan bahwa perkara kliennya seharusnya diusut perdata, bukan pidana. "Keterangan saksi ini jelas kalau memang tidak ada aturan hukum klien kami bisa dipidana, ini harusnya ranah perdata," kata Waldus terpisah.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan kasus KSP Indosurya dengan dua tersangka, Henry Surya dan June Indria, telah disidangkan di PN Jakarta Barat. Jampidum Fadil Zumhana menyebut KSP Indosurya diduga mengumpulkan uang ilegal yang mencapai Rp 106 triliun.

"Bahwa jaksa melindungi korban, korbannya kurang lebih 23 ribu orang korban kerugian yang berdasarkan LHA PPATK Indosurya mengumpulkan dana secara ilegal sebanyak Rp 106 triliun," ujar Fadil.

Dalam kasus ini, Henry dan June didakwa Pasal 46 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU atau Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.

Simak juga 'Kejagung Minta KPK Ikut Kawal Kasus Pencucian Uang Indosurya':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/dhn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT