Bamsoet Ingin Kehadiran Bank Tanah Jadi Solusi Atasi Masalah Agraria

ADVERTISEMENT

Bamsoet Ingin Kehadiran Bank Tanah Jadi Solusi Atasi Masalah Agraria

Dea Duta Aulia - detikNews
Kamis, 01 Des 2022 21:49 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Foto: dok. MPR RI
Jakarta -

Ketua MPR Bambang Soesatyo ingin kehadiran Bank Tanah agar menjadi solusi persoalan agraria bukan malah menjadi polemik baru di tengah masyarakat. Pasalnya. Apalagi sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah justru menghadirkan pro dan kontra.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, hari ini. FGD yang terselenggara berkat kerja sama MPR dengan Brain Society Center (BSC) siang itu bertema 'Kebijakan Bank Tanah Dalam Perspektif Konsep dan Implementasi Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945'.

"Pandangan yang pro mengedepankan argumen bahwa pembentukan Bank Tanah memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat, sedangkan ketersediaan tanah semakin terbatas, harga tanah yang terus meningkat, belum optimalnya pemanfaatan tanah khususnya untuk kepentingan umum, dan masih maraknya praktik spekulan serta 'penelantaran' tanah," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).

Ia mencontohkan pada sejumlah kasus, pembangunan infrastruktur publik kerap terkendala dalam penyediaan lahan seperti ketidaksesuaian lokasi, adanya resistensi atau penolakan, tidak jelas hak tanahnya, hingga besaran ganti rugi kurang pas. Ringkasnya, keberadaan Bank Tanah diperlukan sebagai instrumen pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

"Di sisi lain pandangan yang kontra menganggap kehadiran Bank Tanah dikhawatirkan hanya menjadi sebuah kemubaziran, dan akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang juga memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan," kata Bamsoet.

Ia menuturkan kehadiran Bank Tanah juga dipandang berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi penguasaan tanah masyarakat adat yang belum memiliki kepastian hukum, serta meningkatkan eskalasi konflik agraria.

Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terdapat 13 laporan kasus perampasan wilayah adat dengan total luas 251 ribu hektar, dan berdampak pada 103 ribu jiwa di tahun 2021. Konsorsium Pembaruan Agraria juga mencatat terjadi 241 kasus konflik agraria dengan korban terdampak sebanyak lebih dari 135 ribu kepala keluarga, termasuk korban kekerasan 169 orang di mana 11 orang di antaranya meninggal dunia di tahun 2020. Adapun konflik agraria di Tanah Air mencapai 2.288 kasus dalam kurun waktu 2015 hingga 2020.

"Di samping itu, kehadiran Bank Tanah juga 'dicurigai' sebagai bagian dari agenda liberalisasi tanah di Indonesia, di mana orientasi keadilan sosial dalam pengelolaan agraria, dikesampingkan oleh syahwat ekonomi dengan menjadikan tanah sebagai sebuah komoditas," katanya.

Ia menjelaskan pada prinsipnya kehadiran Bank Tanah harus menjadi bagian dari solusi untuk menjawab berbagai persoalan agraria, dan bukan menambah persoalan baru. Perlu ada sinergi dan keseimbangan dalam pengelolaan agraria, baik sebagai penopang kebutuhan dasar rakyat, sebagai sumber perekonomian rakyat, maupun sebagai aset investasi pembangunan yang potensial.

"Saya juga perlu mengingatkan, bahwa sebagai negara agraris, keberpihakan kita kepada kepentingan petani adalah sebuah keniscayaan, apalagi mengingat besarnya peran dan kontribusi sektor pertanian dalam menopang kedaulatan pangan. Di sisi lain, seiring dinamika dan perkembangan zaman, pengelolaan agraria untuk menangkap peluang investasi yang dapat menopang pembangunan nasional, harus bermuara pada sebesar besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tutup Bamsoet.

(prf/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT