Tuntut Kunci Hunian, Warga Kampung Bayam Bangun Tenda di Balai Kota DKI

Foto: Warga Kampung Bayam menggelar aksi di Balai Kota DKI. Mereka menuntut PT JakPro segera menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB). (Anggi M/detikcom)

Jakarta -

Warga Kampung Bayam menggelar aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut PT Jakarta Propertindo (JakPro) segera menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB).

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (1/12/2022) pukul 09.55 WIB, warga tampak memasang tenda di depan Balai Kota DKI. Mereka kompak memakai baju berwarna biru.

Selain itu, warga juga tampak membawa sejumlah atribut seperti spanduk, panci, termos air, dan peralatan dapur lainnya. Warga pun terlihat membawa bekal makanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menagih janji agar segera menghuni Kampung Susun Bayam (KSB), kami minta harga semurah-murahnya," demikian isi tulisan di poster yang dibawa warga.

Warga membawa peralatan masak hingga bekal makanan (Anggi M/detikcom)

Sementara itu, arus lalu lintas tampak ramai lancar. Sejumlah petugas gabungan tampak berjaga di lokasi.

Polemik Kampung Susun Bayam

Sebelumnya, PT JakPro mengatakan harga sewa Kampung Susun Bayam di dekat Jakarta Internasional Stadium (JIS) disesuaikan menggunakan Pergub Nomor 55 Tahun 2018. JakPro menyebut tarif tertinggi rusun tersebut Rp 765 ribu per bulan.

"Hari Jumat lalu telah kami sampaikan pada warga tentang tarif sewa sesuai Pergub," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakpro, Syachrial Syarief, kepada wartawan, Senin (28/11).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Warga Gusuran Minta Jatah Kampung Susun Akuarium, Wagub DKI :Diatur Koperasi':

[Gambas:Video 20detik]

Tarif Kampung Susun Bayam ini masuk pada kategori terprogram dengan jenis bangunan tower dengan tarif tertinggi Rp 765 ribu pe bulan. Syachrial menyebut sebagian calon penghuni menerima tarif tersebut.

Jakpro mengatakan warga dapat menghuni Kampung Susun Bayam kapan saja. Syachrial menyebut KSB dapat dihuni setelah menandatangani perjanjian dengan JakPro dan paguyuban pengelolaan lingkungan KSB.

"Pada prinsipnya kapan saja warga bisa menghuni KSB, jika sudah sepakat dengan isi perjanjian secara tertulis dengan pihak Jakpro dan paguyuban atau koperasi," ujar Syachrial dalam keterangannya, Sabtu (26/11).

Syachrial mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses peralihan pengelolaan KSB ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Dia menyebut JakPro memiliki SLA atau standar layanan untuk KSB selama proses transisi berlangsung.

"Tujuannya agar warga berperan aktif menjaga keberlanjutan lingkungan KSB," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya