Kabar Mencuat Dirut Jakpro Dicopot Sebab Runyam Kampung Susun Bayam

Kritik Atas Kampung Rusun Bayam

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak sempat mengkritik peresmian rusun itu sebelum dihuni warga.

Kampung Susun Bayam ini diresmikan pada 12 Oktober lalu oleh eks Gubernur Anies Baswedan sebelum masa jabatannya berakhir. Gilbert menilai peresmian itu dipaksakan.

"Anies juga tidak bijaksana meresmikan Kampung Susun tersebut sebelum warga direlokasi ke rumah susun sewa tersebut. Jangan memaksakan diresmikan kalau masih banyak persoalan," kata Gilbert kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Gilbert juga menyoroti PT Jakarta Propertindo (JakPro) yang menjadi pengelola Kampung Susun Bayam itu. Menurutnya, rumah susun itu harusnya menjadi tugas pokok fungsi atau tupoksi Dinas Perumahan.

"Saya melihat JakPro sudah terlalu banyak yang diurusi, tidak fokus kepada tupoksinya. Sebaiknya sejak awal itu masuk tupoksi Dinas Perumahan. Itu bisa diatur lewat Pergub, sekali pun lahan milik JakPro," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin mendukung sepenuhnya kebijakan penggantian direksi JakPro itu.

"Saya di posisi mendukung saja apa yang menjadi kebijakan dari Pj Gubernur, saya rasa Pak Heru memiliki tujuan dan visi yang baik untuk kemajuan JakPro," kata Ichwanul kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Ichwanul menilai Widi Amanasto cukup baik memimpin JakPro. Namun, dia menilai Widi memimpin JakPro di waktu yang kurang tepat. Widi sendiri menjabat dari Agustus 2021, sebelum digantikan kemarin.

"Kinerja JakPro di bawah kepemimpinan Pak Widi saya rasa juga cukup baik, leadership yang diterapkan Pak Widi sangat baik. Dan Pak Widi ini menurut saya adalah aset bangsa namun beliau menjabat dirut kemarin di waktu yang kurang tepat," jelasnya.

Ichwanul berharap jajaran direksi JakPro yang baru dapat segera melakukan perubahan. Dia juga meminta agar JakPro yang saat ini menjadi pengelola agar segera menyelesaikan masalah Kampung Susun Bayam sehingga warga bisa menghuni rumah susun itu.

"Kepada direktur dan jajaran direksi JakPro yang baru saya mengingatkan untuk mengambil apa yang baik dari yang terdahulu dan segera melakukan perubahan dan percapatan dari apa yang belum tercapai," jelasnya.

"Saya tekankan untuk Kampung Susun Bayam ini harus menjadi prioritas yang harus dikerjakan oleh jajaran direksi yang baru ini," katanya.

Dorong Evaluasi

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ida Mahmudah mengatakan Pj Gubernur DKI Heru Budi harus mengevaluasi tugas dan fungsi (tupoksi) yang diberikan kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro). Menurutnya, JakPro terlalu banyak memiliki beban penugasan.

"JakPro ini menurut saya kasihan benar karena terlalu banyak beban penugasan, saya berharap Pak Pj evaluasi penugasan yang diberikan kepada JakPro. JakPro nanti bebannya dari mana, anggaran untuk operasional itu, kan pasti harus ada," kata Ida kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Ida mengatakan pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dinilai sudah tepat. Menurutnya, JakPro berpotensi hancur jika terlalu banyak beban penugasan.

"Lebih baik memang biarkan saja Dinas Perumahan yang mengerjakan itu, menyelesaikan itu," ujarnya.

"Jangan semuanya di JakPro, kasihan lah JakPro sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban, bebannya harus dikurangi," imbuh Ida.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan masih berkoordinasi terkait rencana pengalihan pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB). Sarjoko mengatakan saat ini KSB masih dikelola oleh JakPro.

"Kampung Susun Bayam masih kita koordinasikan dengan pihak JakPro dan BPBUMD dan rencananya akan dikoordinasikan lintas asisten karena masing-masing kalau perumahan di bawah asisten pembangunan kemudian JakPro di bawah perekonomian," kata Sarjoko di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).

Sarjoko mengatakan pengalihan KSB masih dalam bentuk opsi. Dia menyatakan akan menggelar rapat dalam waktu dekat untuk membahas proses pengalihan KSB.

"Masih opsi. Belum jadi. Rencananya akan diserahkan ke Pemprov DKI yang nanti suatu saat akan dikelola oleh Dinas Perumahan. Tapi masih opsi. Nanti baru akan dirapatkan kembali," sambungnya.