Pemprov DKI Persilakan JakPro Tentukan Sewa Kampung Susun Bayam Sesuai Pergub

ADVERTISEMENT

Pemprov DKI Persilakan JakPro Tentukan Sewa Kampung Susun Bayam Sesuai Pergub

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 15:10 WIB
Warga calon penghuni Kampung Susun Bayam (KSB) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan JIS, Jakarta Utara. Mereka menagih janji untuk bisa menempati rumah susun tersebut, Senin, 21/11/2022.
Warga demo di gerbang Kampung Susun Bayam. (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Sarjoko menyampaikan hingga saat ini pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) belum beralih dari Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta. Dia mempersilakan JakPro selaku yang ditunjuk mengelola kawasan JIS menentukan tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam.

"Pengelolaannya belum berganti (ke Pemprov DKI). Kalau pun mereka mau menggunakan Pergub 55 ya silakan," kata Sarjoko di Balai Kota Jakarta, Senin (28/11/2022).

Sejauh ini warga dan Jakpro belum sepakat soal tarif sewa hunian di Kampung Bayam. Jadi warga yang sudah dijanjikan menempati hunian Kampung Susun Bayam belum menerima penyerahan kunci.

Sarjoko menuturkan, dalam Pergub 55, ada kelompok terprogram dan umum. Dia menyebut tiap program memiliki tarif sewa yang berbeda.

"Tapi Pergub 55 kan ada beberapa kelompok ada yang terprogram sama yang umum. Kalau di terprogram di rusun yang tipe blok itu kan kalau nggak salah Rp 550 ribu itu tertinggi, kalau yang di tower dia tertinggi Rp 765 ribu. Untuk umum yang terprogram Rp 505 ribu. Kalau di tipe blok itu lebih rendah dari yang umum ya, kalau tipe blok itu berbeda tarif setiap berbeda ketinggian lantai," tuturnya.

Sarjoko menjelaskan kelompok terprogram merupakan masyarakat yang terdampak penggusuran untuk penataan kota. Sementara kelompok umum merupakan masyarakat yang sukarela ingin tinggal di rusun.

Dia belum mengetahui tarif jenis kelompok mana yang akan ditetapkan untuk Kampung Susun Bayam.

"Kalau untuk pengelolaannya secara detail kami belom bisa menyampaikan. Saya belum tahu ya. Saya belum update rapat hari Senin," jelasnya.

Sebelumnya, Jakpro mengungkapkan Kampung Susun Bayam (KSB) akan dialihkan pengelolaannya ke Pemprov DKI. Hal itu telah disepakati oleh Pemprov DKI dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara.

"Jakpro bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara bersepakat bahwa pengelolaan KSB akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief dalam keterangannya, Sabtu (26/11).

Syachrial mengatakan untuk tarif sewa KSB tidak lagi berdasarkan perhitungan keekonomian JakPro, tapi merujuk ke Pergub Nomor 55 Tahun 2018.

"Jadi besaran tarif ini akan mengacu kepada Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Jadi bukan lagi berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro. Ini perlu kita syukuri karena kita terus memperjuangkan agar warga sesegera mungkin bisa bermukim di KSB," sambungnya.

Lebih lanjut, Syachrial mengatakan pihaknya saat ini mendampingi warga calon penghuni KSB dalam membentuk paguyuban. Hal itu untuk melaksanakan pemeliharaan selama proses peralihan pengelolaan.

"Pararel sambil mengerjakan proses administrasi internal dan koordinasi bersama Dinas terkait penyerahan pengelolaan KSB, Jakpro mendampingi warga calon penghuni KSB membentuk paguyuban atau koperasi untuk melaksanakan pemeliharaan selama proses transisi," ujarnya.

(dek/idn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT