JakPro: Kampung Susun Bayam Akan Dikelola Pemprov DKI

ADVERTISEMENT

JakPro: Kampung Susun Bayam Akan Dikelola Pemprov DKI

Anggi Muliawati - detikNews
Sabtu, 26 Nov 2022 22:44 WIB
Sejumlah warga berkaktivitas di kawasan Kampung Susun Bayam, Jakarta International Stadium, Papanggo, Jakarta Utara, Rabu (12/10/2022).
Kampung Susun Bayam (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan Kampung Susun Bayam (KSB) akan dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Hal itu telah disepakati oleh Pemprov DKI dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara.

"Jakpro bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara bersepakat bahwa pengelolaan KSB akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief dalam keterangannya, Sabtu (26/11/2022).

Syachrial mengatakan untuk tarif sewa KSB tidak lagi berdasarkan perhitungan keekonomian JakPro. Namun, merujuk ke Pergub Nomor 55 Tahun 2018.

"Jadi besaran tarif ini akan mengacu kepada Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Jadi bukan lagi berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro," ujarnya.

"Ini perlu kita syukuri karena kita terus memperjuangkan agar warga sesegera mungkin bisa bermukim di KSB," sambungnya.

Lebih lanjut, Syachrial mengatakan pihaknya saat ini mendampingi warga calon penghuni KSB dalam membentuk paguyuban. Hal itu untuk melaksanakan pemeliharaan selama proses peralihan pengelolaan.

"Pararel sambil mengerjakan proses admistrasi internal dan koordinasi bersama Dinas terkait penyerahan pengelolaan KSB, Jakpro mendampingi warga calon penghuni KSB membentuk paguyuban atau koperasi untuk melaksanakan pemeliharaan selama proses transisi," ujarnya.

"Karena pembangunan KSB merupakan bagian dari pembangunan kawasan Olahraga Terpadu JIS dan menggunakan dana pinjaman PEN (Pemulihan ekonomi nasional). Jadi prosesnya (Peralihan pengelolaan dari Jakpro ke Pemprov DKI Jakarta) secara tidak langsung juga melibatkan pemerintah pusat dan pendampingan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar serta terpenting harus sesuai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG)," imbuh Syachrial.

(dwia/dwia)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT