Jubir RKUHP: Delik Agama untuk Jaga Keharmonisan Negara

ADVERTISEMENT

Jubir RKUHP: Delik Agama untuk Jaga Keharmonisan Negara

Andi Saputra - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 12:05 WIB
Aksi tolak RKUHP di CFD Bundaran HI, Minggu (27/11/2022). (Karin Nur Secha/detikcom).
Aksi menolak RKUHP di CFD Bundaran HI, Minggu (27/11/2022). (Karin Nur Secha/detikcom)
Jakarta -

Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB) menyatakan delik agama di RKUHP dinilai masih sangat luas dan multitafsir. Hal itu ditampik oleh jubir RKUHP, Albert Aries.

"Alasannya, perumusan Pasal Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan yang diatur dalam Pasal 300 RKUHP masih diperlukan pengaturannya di Indonesia, karena isu agama dan kepercayaan merupakan hal yang perlu dijaga persatuan dan keharmonisannya di negara yang multireligi seperti Indonesia," kata Albert Aries dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (28/11/2022).

Justru perumusan Pasal 300 RKUHP yang berasal dari Pasal 156A KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil dengan mengadopsi ketentuan Pasal 19 ayat 2 Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik/ICCPR), yang berbunyi:

Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Oleh karena itu, substansi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 300 RKUHP yaitu permusuhan, kebencian, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain dianggap telah memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta yang disyaratkan dalam Asas Legalitas yang berlaku universal.

"Sedangkan mengenai pandangan dari ISFoRB yang mengatakan peluang penafsiran ekstensif mengenai 'ancaman kekerasan' untuk membuat orang tidak beragama dalam Pasal 302 ayat 2 RKUHP, karena mengenai 'ancaman kekerasan' juga sudah dijelaskan dalam Pasal 157 RKUHP (Buku I), yaitu:

Setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB) menyoroti persoalan terkini yang mengemuka dan sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pembahasan RKUHP.

"Secara umum ISFoRB berpendapat bahwa diskusi dan dialog masih perlu dilakukan, mengingat luas dan beragamnya topik yang dibahas serta banyaknya kelompok masyarakat di Indonesia," demikian keterangan pers ISFoRB/Jaringan Akademisi Indonesia untuk KBB) yang diterima detikcom, Senin (28/11).

Khusus mengenai Bab Tindak Pidana terhadap Agama, ISFoRB menilai adanya perkembangan positif dalam rumusan bab tersebut. Tetapi ISFoRB juga menyoroti beberapa hal yang masih perlu dibuka pembahasannya, demi mendapatkan rumusan RKUHP yang lebih baik, mengingat RKUHP merupakan dokumen historis yang telah lama diperjuangkan.

"Salah satu yang masih perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan kriminalisasi berlebihan pada tiga aspek. Pertama, karena agama dimasukkan sebagai objek tindak pidana. Kedua, karena adanya peluang penafsiran ekstensif mengenai ancaman kekerasan untuk membuat orang tidak beragama," ujarnya.

(asp/rdp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT