Dinilai Multitafsir, Delik Agama di RKUHP Diminta Dikaji Lagi

ADVERTISEMENT

Dinilai Multitafsir, Delik Agama di RKUHP Diminta Dikaji Lagi

Andi Saputra - detikNews
Senin, 28 Nov 2022 11:12 WIB
Ilustrasi Fokus RUU KUHP
Ilustrasi (Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Jakarta -

Sejumlah delik agama di RKUHP dinilai perlu dikaji dan diulas lagi sebelum disahkan. Sebab, delik agama di RKUHP dinilai masih sangat luas dan multitafsir.

Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB) menyoroti persoalan terkini yang mengemuka dan sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pembahasan RKUHP.

"Secara umum ISFoRB berpendapat bahwa diskusi dan dialog masih perlu dilakukan, mengingat luas dan beragamnya topik yang dibahas serta banyaknya kelompok masyarakat di Indonesia," demikian keterangan pers ISFoRB/Jaringan Akademisi Indonesia untuk KBB), yang diterima detikcom, Senin (28/11/2022).

Khusus mengenai Bab Tindak Pidana terhadap Agama, ISFoRB menilai adanya perkembangan positif dalam rumusan bab tersebut. Tetapi ISFoRB juga menyoroti beberapa hal yang masih perlu dibuka pembahasannya, demi mendapatkan rumusan RKUHP yang lebih baik, mengingat RKUHP merupakan dokumen historis yang telah lama diperjuangkan.

"Salah satu yang masih perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan kriminalisasi berlebihan pada tiga aspek. Pertama, karena agama dimasukkan sebagai objek tindak pidana. Kedua, karena adanya peluang penafsiran ekstensif mengenai ancaman kekerasan untuk membuat orang tidak beragama," ujarnya.

Catatan ketiga, muncul perluasan yang luas di RKUHP, yaitu faham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dinilai mengkhawatirkan.

"Karena munculnya tambahan kriminalisasi 'faham baru yang bertentangan dengan Pancasila', yang membuka ruang penafsiran terlalu luas, termasuk kemungkinan bahwa ia membatasi kebebasan pikiran, kesadaran nurani, dan agama/kepercayaan," ucapnya.

Untuk diketahui, akhir pekan lalu telah terbentuk kepengurusan ISFoRB. Inisiatif pembentukan organisasi berawal dari diskusi para alumni Fellowship Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di CRCS-UGM, bertepatan dengan penyelenggaraan International Conference on Religion and Human Rights pada 20 Juli 2022. Kepengurusan pertama ISFoRB telah terbentuk, yang terdiri atas para akademisi lintas disiplin dari berbagai perguruan tinggi.

Pembentukan ISFoRB dilatarbelakangi oleh situasi HAM di Indonesia saat ini, khususnya terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sejak demokratisasi 1998, Indonesia telah memperkuat pengakuan terhadap HAM. Berbagai dokumen era Reformasi dari Tap MPR No XVII/MPR/1998 dan UU No 39/1999 tentang HAM, hingga Amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan kuat terhadap HAM. Seiring dengan hal tersebut, advokasi untuk KBB pun terus berkembang.

(asp/rdp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT