KPK Yakin Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak: Kami Punya Bukti

ADVERTISEMENT

KPK Yakin Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak: Kami Punya Bukti

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 25 Nov 2022 22:38 WIB
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi-detikcom)
Foto: Ali Fikri (Hanafi-detikcom)
Jakarta -

Hakim Agung Gazalba Saleh diam-diam mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melawan KPK soal statusnya sebagai tersangka. KPK optimis menghadapi gugatan itu karena memiliki alat bukti yang cukup dalam menjerat Gazalba.

"KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan tersebut. Dari awal KPK sudah memiliki kecukupan alat bukti sehingga menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara dimaksud," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada detikcom, Jumat (25/11/2022).

Ali memastikan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK itu telah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Sehingga, dia yakin hakim praperadilan nanti bakal professional dan menolak gugatan tersebut.

"Proses penanganan perkara ini pun, telah sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga kami sangat yakin hakim yang nantinya memeriksa akan tetap independen dan memutus menolak permohonan tersebut," tutup Ali.

Sebelumnya diberitakan, Hakim Agung Gazalba Saleh resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Gugatan ini dilayangkan terkait perkara kasus suap penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan informasi di SIPP PN Jaksel, Jumat (25/11/2022), Gazalba Saleh berstatus sebagai pemohon dengan nomor perkara 110/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Termohon dalam gugatan ini adalah KPK. Sidang pertama bakal digelar pada 12 Desember mendatang dan dipimpin Hakim Hariyadi.

Permohonan perkara itu sendiri didaftarkan pada hari ini dengan klasifikasi perkara soal sah atau tidaknya penetapan tersangka. Adapun isi petitum Gazalba Saleh sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan KPK Nomor: B/714/DIK.00/23/11/2022 tanggal 01 November 2022 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON.

5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Simak selengkapnya di halaman berikut

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT