Anggota DPR Ingin Kata 'Dapat' Pasal Pidana Mati di RKUHP Dihapus

ADVERTISEMENT

Anggota DPR Ingin Kata 'Dapat' Pasal Pidana Mati di RKUHP Dihapus

Dwi Rahmawati - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 14:29 WIB
Suasana dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Gedung MPR/DPR/DPD RI (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej sebagai wakil pemerintah mengusulkan tetap mempertahankan kata 'dapat' di Pasal 100 terkait pidana mati di RKUHP. Usulannya tersebut ditolak oleh anggota Komisi III DPR RI.

"Pasal 100 poin 6, itu tetap. Hanya kemudian kami memberikan argumentasi kata 'dapat' dipertahankan berdasarkan keputusan MK," kata Eddy dalam rapat kerja di DPR RI, Kamis (24/11/2022).

Pasal 100 ayat 1, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan:
A. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau
B. Peran terdakwa dalam tindak pidana

Adapun berdasarkan Pasal 100, dikatakan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Hal ini memperhatikan rasa penyesalan terdakwa, ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

"Menimbang pula dengan memperhatikan sifat pidana mati terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangan pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam a quo," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyebut tak setuju dengan usulan itu. Ia menilai penggunaan kata 'dapat' justru diartikan menjadi pidana alternatif.

"Kalau menurut saya, dengan kata 'dapat' ini, pidana mati bukanlah alternatif, tapi dapat menjadi pidana alternatif," kata Habiburokhman.

Ia menilai penggunaan kata itu kurang tepat jika mengikuti keputusan dari MK. Pasalnya, penyusunan keputusan MK tak sama dengan penyusunan undang-undang.

"Kita tahu produk hukum MK tidak persis dalam konteks penyusunan redaksinya sama dengan penyusunan UU. Apalagi itu dalam pertimbangan, saya pikir ini menyempurnakan keputusan MK dan membuat Pasal 100 ini sama persis dengan semangat keputusan MK," katanya.

Hal serupa juga dikatakan anggota Komisi III Fraksi PKB, Moh Rano Alfath. Ia menyebut penghilangan kata 'dapat' meminimalkan pro dan kontra di kemudian hari.

"Sepakat dengan teman-teman di NasDem, Gerindra, dan lainnya terkait dengan menghapus kata 'dapat'. Yang pertama soal mempertegas substansi Pasal 100 ini supaya menjadi konsisten dan mempertegas makna yang ada dalam Pasal 100. Sehingga tidak ada pro-kontra di kemudian hari," tandasnya.

(rfs/rfs)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT