MK Minta Penggugat Beberkan Jeleknya Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

ADVERTISEMENT

MK Minta Penggugat Beberkan Jeleknya Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 10:09 WIB
Potret Perjuangan TNI-Polri Kawal Logistik Pemilu di Medan Berat
Pengawalan TPS di daerah terpencil (dok.istimewa)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta penggugat membeberkan buruknya sistem pemilu proporsional terbuka. Sebab, penggugat meminta agar sistem pemilu kembali dijadikan proporsional tertutup.

Penggugat yang dimaksud adalah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi (anggota Partai NasDem)
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)

"Tolong carikan kami bangunan argumentasi dari Anda nanti ketika memperbaiki untung- rugi proporsional terbuka dari debat akademiknya dan empiriknya. Jika perlu, uraikan kepada kami dengan contoh-contoh, 'Ini lho risiko dulu orang yang tidak paham ideologi partai masuk ke partai karena menyelusup masuk lewat proporsional terbuka itu'. 'Tiba-tiba dia merusak partai', misalnya," kata hakim MK Saldi Isra sebagaimana tertuang dalam risalah sidang yang dilansir MK, Kamis (24/11/2022).

"Nah, itu kalau ada contoh-contoh begitu, nah, itu menarik untuk Mahkamah melihat, oh ini implikasinya dan dan segala macamnya. Karena sampai sejauh ini, otoritas untuk merecall kan tidak hilang," ujar Saldi Isra.

Yang ditangkap Saldi Isra, penggugat meminta agar sistem pemilu menjadikan alat bagi karier politik anggota parpol berjenjang.

"Jadi, kita mau juga orang di partai politik ini kariernya kayak akademik, begitu, ya? Tidak melompat ya, Prof, ya? Itu. Nah, itu yang kayak-kayak begini perlu diuraikan kepada kami," ucap Saldi Isra.

Selain itu, Saldi Isra meminta penggugat menguatkan legal standing pemohon. Sebab bila mengaku sebagai anggota Parpol, maka yang punya hak mengajukan judicial review adalah Parpol.

"Nah, ini problem legal standing yang harus Saudara pikirkan. Karena otoritas itu ada di partai politik, sekarang tiba-tiba ada yang datang ke sini mengatakan, 'Ini kami pengurus partai ini dirugikan'," beber Saldi Isra.

Sebagaimana diketahui, penggugat meminta Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, di mana selama ini memakai proporsional terbuka. Pemohon menilai sistem proporsional terbuka di atas bertentangan dengan UUD 1945. Yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 3, Pasal 19 ayat 1, Pasal 22E ayat 3 dan Pasal 28 D ayat 1. Berikut di antara permintaannya:

1. Menyatakan frase 'terbuka' pada Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menyatakan frase 'proporsional' Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sistem proporsional tertutup.


Berikut Sebagian Alasan Mengapa Mereka Meminta Sistem Proporsional Tertutup:

1. Parpol mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislaif yang memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh sebab itu parpol berwenang menentukan caleg yang akan duduk di lembaga legislatif.
2. Sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan parpol. Parpol memiliki kedaulatan menentukan kadernya duduk di lembaga perwakilan melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagai amanat UU Parpol. Dengan demikian, ada jaminan kepada pemilih calon yang dipilih parpol memiliki kualitas dan kemampuan sebagai wakil rakyat.
3. Pada hari ini, pemilu dilakukan dengan proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan. Pada pokoknya menempatkan individu sebagai peserta pemilih sebenarnya. Parpol kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma lliberal, menjunjung tinggi elektabililtas perseorangan, daripada sistem kepartaian. Hal ini dikarenakan tidak ada perintah dari konstitusi untuk memerintahkan adanya bentuk pemilu yang proporsional terbuka yang dilanjutkan dengan suara terbanyak.
4. Pemohon selaku pengurus parpol, dengan berlakunya norma pasal a quo berupa sistem proporsional berbasis suara terbanyak ini telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya modal 'populer dan menjual diri' tanpa ikatan dengan ideologi dan struktur parpol.
5. Caleg dengan sistem proporsional tertutup tidak memiliki ikatan dengan ideologi dan struktur parpol, tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi parpol atau organisasi berbasis sosial politik.
6. Akibat sistem proporsional terbuka, saat menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah mewakili organisasi parpol. Namun aslinya mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi dan pembinaan ideologi partai.
7. Proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas. Yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam pemilu. Padahal seharusnya kompetisi terjadi antar parpol di arena pemilu sebab peserta pemilu adalah parpol, bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945.

Lihat juga video 'Perludem Sebut Biaya Kampanye Pemilu Sebenarnya Tidak Mahal':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/rdp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT