ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Saya Dipecat Secara Lisan, Bisakah Saya Gugat Perusahaan?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 24 Nov 2022 09:31 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pemecatan menghantui masa resesi di berbagai belahan dunia belakangan ini. Namun bolehkah pemecatan dilakukan secara lisan?

Hal ini menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com:

Salam kenal
Tidak mengurangi rasa hormat saya Dede

Saya diputus kerja tanpa keterangan lisan ataupun tulisan selagi cuti bekerja di daerah Kalimantan Timur. Hingga saat ini pun pakaian saya masih di sana dan sudah tidak utuh lagi dari bulan 3 hingga sekarang bulan 10 masa kontrak kerja yang saya punya dari 2018 paklaring yang saya pinta baru diberikan beberapa hari ini.

Itu pun hanya masa kerja saya yang di Kalimantan cuma 1 tahun, sedangkan paklaring yang ada notenya untuk pengambilan saldo JHT 2018 sampai 2022.

Pertanyaan saya, apakah saya bisa menggugat PT tersebut dengan file yang saya ceritakan tersebut.

Salam santun Dede
Terima kasih sebelumnya

JAWABAN:

Berdasarkan informasi yang Saudara sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Saudara mengalami pemutusan hubungan kerja pada 2022. Dengan demikian, peraturan yang berlaku terkait peristiwa tersebut adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004).

Sedangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan kami jadikan acuan dalam menjawab pertanyaan Saudara dikarenakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021.

Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 UU 13/2003, perusahaan/pengusaha harus melakukan perundingan dengan pekerja sebelum melakukan PHK. Jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan, berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat 3 UU 13/2003, perusahaan/pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 13/2003, perusahaan/pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan:

1. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
2. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. pekerja/buruh menikah;
5. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
6. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
7. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
8. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
9. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
10. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) UU 13/2003, jika perusahaan/pengusaha tetap melakukan PHK tanpa mengikuti ketentuan Pasal 151 UU 13/2003, maka PHK tersebut batal demi hukum dengan konsekuensi hukum baik perusahaan/pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 170 UU 13/2003 diatur bahwa perusahaan/pengusaha dapat melakukan PHK secara sepihak dalam hal pekerja mengajukan pengunduran diri, pekerja melakukan pelanggaran hukum atau sedang dalam proses hukum pidana sehingga tidak dapat bekerja selama 6 bulan.

Jika perusahaan/pengusaha melakukan PHK berdasarkan alasan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU 13/2003 atau tanpa mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU 13/2003 sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan dalam UU 2/2004, saudara dapat mengajukan penyelesaian melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam hal perundingan tidak dapat dilakukan ataupun tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua pihak mencatatkan perselisihan tersebut ke dinas ketenagakerjaan setempat, dan perundingan penyelesaian perselisihan akan dilanjutkan melalui konsiliasi ataupun melalui mediasi.

Dalam hal hasil konsiliasi ditolak oleh salah satu atau para pihak, ataupun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka barulah salah satu pihak atau para dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial.

KESIMPULAN:

1. Dari uraian di atas, tidak ada aturan pemecatan harus dilaksanakan di atas surat/tertulis.
2. Pemecatan yang dilakukan sebagaimana Pasal 153 dapat digugat ke PHI.

Terima kasih

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT