Polisi Bakal Cabut SP3 Kasus Perkosaan di Kemenkop dengan Cara Ini

ADVERTISEMENT

Polisi Bakal Cabut SP3 Kasus Perkosaan di Kemenkop dengan Cara Ini

Muchamad Sholihin - detikNews
Rabu, 23 Nov 2022 15:17 WIB
Wakil Kepala Polres Kota Bogor AKBP Ferdy Irawan. (M Sholihin/detikcom)
Wakil Kepala Polres Kota Bogor AKBP Ferdy Irawan (M Sholihin/detikcom)
Bogor -

Untuk mencabut surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Polres Kota Bogor merencanakan gelar perkara khusus bersama Polda Jawa Barat. Langkah ini menindaklanjuti hasil rapat pemerintah pusat yang menyoroti kasus kekerasan seksual itu.

"Menindaklanjuti dari hasil rapat tersebut, ada mekanisme, yaitu mekanisme gelar khusus yang akan dilaksanakan oleh Polda Jabar dengan perangkatnya. Perangkat itu kan ada Irwasda, dari Bidkum, dari Irwasdik, dari Propam, termasuk juga nanti dari Polresta Bogor," kata Wakil Kepala Polres Kota Bogor AKBP Ferdy Irawan Ferdy saat dimintai konfirmasi Rabu (23/11/2022).

Dari gelar perkara khusus bersama Polda Jabar nantinya, kata Ferdy, akan keluar rekomendasi yang akan dijadikan acuan bagi penyidik Polresta Bogor Kota untuk melanjutkan kasus yang sempat dihentikan dengan penerbitan SP3.

"Dari gelar khusus itu nanti rekomendasinya yang akan kita gunakan untuk membuka kembali atau melanjutkan proses penyidikan kasus yang kemarin sempat dihentikan," kata Ferdy.

"Sekarang ini kami masih tunggu dari Polda untuk undangan kegiatan gelar khususnya. Karena nanti rekomendasi dari gelar khususnya akan kami gunakan untuk membuka perkara ini, begitu prosedurnya," tambahnya.

Jika rekomendasi dari gelar khusus bersama Polda Jabar sudah dikeluarkan, kata Ferdy, pihaknya akan kembali memeriksa korban, tersangka, dan para saksi.

"Nanti, kalau itu sudah dibuka (penyidikan), baru kita lanjutkan mulai pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap korban, tersangka, pemeriksaan saksi-saksi lain, seperti itu.

Senin (21/11), Menko Polhukam Mahfud Md memimpin rapat di kantornya, dihadiri oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kejaksaan Agung, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dia memerintahkan pencabutan SP3 kasus itu.

"Semua sepakat, tak perlu praperadilan, cukup dengan gelar perkara khusus: SP3 dicabut, perkara dilanjutkan," kata Mahfud lewat cuitan akun Twitternya, Selasa (22/11).

Gelar perkara khusus yakni penyampaian penjelasan tentang proses hukum yang dilakukan atas dasar komplain dari pengadu, baik dari pihak pelapor maupun terlapor, dilakukan atas perintah pimpinan Polri atau penyidik.

(dnu/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT