Wakil Ketua MPR soal Militer Jaga Gedung MA: Tidak Tertib Konstitusi

ADVERTISEMENT

Wakil Ketua MPR soal Militer Jaga Gedung MA: Tidak Tertib Konstitusi

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 22 Nov 2022 15:44 WIB
arsul sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, meminta Mahkamah Agung (MA) menghentikan pengamanan gedung MA oleh militer. MA tidak memberikan contoh yang baik dan hal itu tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI.

"Saya menyatakan bahwa ditempatkannya TNI sebagai aparatur pengaman di Mahkamah Agung (MA) sebenarnya bukan contoh yang baik dari sisi tertib berkonstitusi dan tertib hukum. Kenapa demikian?" kata Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).

Sebab Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 mengatur bahwa tupoksi TNI adalah di bidang pertahanan, perlindungan, dan pemeliharaan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Sedangkan tugas penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban serta pelindungan, pelayanan masyarakat serta penegakan hukum menjadi tupoksi Polri.

"Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945," ungkap politikus PPP itu.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memang ada tugas tambahan TNI terkait apa yang disebut dengan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan untuk penjagaan keamanan terhadap Presiden dan Wapres serta keluarganya. Selain itu, untuk objek vital negara yang dalam penjelasannya harus ditetapkan dengan keputusan pemerintah.

"Persoalannya adalah apakah kompleks MA di Jalan Merdeka Utara itu sudah diputuskan oleh pemerintah sebagai objek vital yang karenanya dapat dijaga oleh TNI? Jika belum ada keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai objek vital negara, maka sebaiknya pengamanan dilakukan oleh Polri," kata Arsul Sani tegas.

Arsul Sani mencontohkan kompleks MPR/DPR/DPD. Di mana yang menjaga adalah Polri.

"Hanya dalam situasi tertentu kemudian TNI dilibatkan atas dasar konsep MACA (Military Assistance under Civil Authorities)," kata Arsul Sani menggarisbawahi.

Atas pertimbangan di atas, Arsul Sani meminta tegas MA menyetop alih fungsi militer menjadi pengaman gedung.

"Singkatnya, sebagai anggota Komisi III, saya meminta agar Pimpinan MA RI untuk mengkaji kembali kebijakannya yang menempatkan TNI sebagai pengaman kompleks MA RI di Jalan Merdeka Utara," pungkas Arsul Sani.

Lalu buat apa anggota militer itu diminta berjaga-jaga di MA?

"Pengamanan ini ditingkatkan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP," ujar jubir MA Andi Samsan Nganro.

MA menegaskan pengamanan oleh militer tidak untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi lebih kepada aspek keamanan dan kenyamanan hakim agung dalam bertugas.

"Model pengamanan bagaimana yang diperlukan di MA memang sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting bukan untuk menakut-nakuti, tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," pungkas Andi Samsan Nganro yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.

(asp/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT